Mamuju (Antaranews Sulsel) - Ombudsman Provinsi Sulawesi Barat, meminta kepada pemerintah daerah di wilayah itu serius menyelesaikan masalah menyangkut pendidikan.
"Dalam diskusi dengan pemerintah di Sulbar terungkap fakta masalah pendidikan, sehingga pemerintah daerah di provinsi ini diminta serius dalam mengurus masalah pendidikan," kata Kepala Ombudsman Sulbar, Lukman Umar di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan, masalah pendidikan di Sulbar harus serius ditangani pemerintah dengan menyelesaikan persoalan pendidikan di daerah, khususnya menyankut polemik guru tidak tetap yang gajinya terlambat dibayarkan selama tujuh bulan.
"Menyankut gaji guru tidak tetap yang terlambat diselesaikan mesti menjadi perhatian khusus pemerintah untuk diselesaikan, dan tidak dibiarkan lagi terjadi," katanya.
Menurut dia, masalah pendidikan lainnya dan menjadi perhatian tim Ombudsman Sulbar pada enam kabupaten, bahwa hampir 90 persen sekolah dan komite sekolah tidak paham tentang peran dan fungsi komite sekolah.
"Setelah melihat fakta tentang pengelolaan pendidikan di daerah kita ini, kondisinya masih sangat memprihatinkan sekali, sehingga Ombudsman Sulbar juga akan menyampaikan ke Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia sebagai bahan kajian untuk merumuskan saran perbaikan pendidikan bagi pemangku kebijakan di Sulbar," katanya..
Ia mengatakan, Ombudsman Sulbar akan bekerja maksimal mendorong pendidikan Sulbar agar kedepan lebih berkualitas dan bermutu dengan melakukan pengawasan sesuai tugas dan fungsinya pada sektor pendidikan.
Ombudsman Sulbar minta pemerintah selesaikan masalah pendidikan
Setelah melihat fakta tentang pengelolaan pendidikan di daerah kita ini, kondisinya masih sangat memprihatinkan sekali, sehingga Ombudsman Sulbar juga akan menyampaikan ke Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia sebagai bahan kajian untuk merumuskan sa