Kemenkumham Sulsel usulkan TPS khusus di Lapas

id marsidin siregar,kepala divisi pemasyarakatan kemenkumham sulsel,usulkan tps khusus di lapas

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Provinsi Sulawesi Selatan, Marsidin Siregar (kanan) memberikan keterangan usai rapat pleno terbuka KPU Sulsel penetapan DPT Pemilu 2019 di Makassar, Jumat, (14/9). (Antaranews Sulsel/Darwin Fatir/18)

Harapan kita kedepan juga punya TPS sendiri, kalau memang itu memungkinkan
Makassar (Antaranews Sulsel) - Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Provinsi Sulawesi Selatan, Marsidin Siregar berharap dan mengusulkan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan (Rutan) disiapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus saat Pemilu Serentak 2019.

"Harapan kita kedepan juga punya TPS sendiri, kalau memang itu memungkinkan," tutur Marsidin usai mengikuti penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden dan Legislatif serentak 2019 di hotel Continent Makassar, Jumat.

Hal tersebut, kata dia, terkait dengan dijadikannya Lapas Kls II di Kabupaten Takalar menjadi lokasi TPS pada Pilkada serentak 2018 lalu membuat pemilih dari luar atau masyarakat masuk ke dalam lingkungan lapas untuk menyalurkan hak pilihnya.

Sementara lapas tersebut merupakan tempat warga binaan yang menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sehingga keamanan tentu sedikit lebih longgar, hal ini tentu membuat peluang bagi narapidana untuk bisa meloloskan diri.

"Kita berharap Pilkada kemarin masyarakat yang masuk ke dalam tidak terulang. Kalau masyarakat masuk ke dalam itu sangat riskan dari segi keamanan," beber dia.

Kendati demikian, bila memang tidak dimungkinkan maka sebaiknya pemilih memilih di luar lapas, dan setelahnya kotak suara bisa dimasukkan kembali ke dalam lapas, mengingat mobilitas mereka warga binaan cukup tinggi.

Saat ditanyakan berapa jumlah keseluruhan warga binaan lapas maupun rutan di Sulsel, Marsidin menyebutkan ada 9.500 orang warga binaan yang menjalani masa hukumannya.

"Pilkada lalu ada 75 persen napi dari jumlah keseluruhan napi itu yang menyalurkan hak pilihnya. Sebab ada ketentuan dari KPU harus berpedoman pada aturan yang memiliki KTP elektronik bisa memilih," ungkapnya.

Hingga saat ini pihak lapas terus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) hingga hari pencoblosan dengan melaksanakan perekaman KTP elektronik sebagai salah satu syarat terdaftar sebagai pemilih.

Terkait dengan surat vonis yang dimiliki warga binaan apakah bisa digunakan sebagai syarat memilih, sebab surat itu merupakan salah satu dokumen dikeluarkan negara, kata dia, sejauh ini yang diberlakukan menurut aturan Undang-undang adalah KTP-el.

"Kalau itu, belum ada perintah dari KPU, kita ikuti dan laksanakan apa yang KPU atur, karena dalam hal ini yang punya pekerjaan itu KPU. Lapas dan rutan itu hanya membantu pelaksanaan Pemilu itu sendiri. Untuk TPS di lapas baru di Takalar terindentifikasi," ucap dia.

Sementara Komisioner KPU Sulsel membidangi Divisi Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi serta Hubungan Antar Lembaga, Uslimin menyatakan merespons usulan tersebut, hanya saja akan dilihat jumlah pemilih di lapas serta rutan.

"Kita bisa atasi itu (penyediaan TPS), kalau jumlah pemilihnya diatas 100 orang. Kita akab buka TPS khusus bila itu diperlukan disana nantinya," kata eks Jurnalis harian Fajar itu.

Terkait bila nantinya ada penambahan pemilih apakah masih bisa dimasukkan dalam DPT, mengingat masih banyak masyarakat belum melakukan perekaman KTP-el, pria disapa akrab Usle ini mengatakan akan masuk dalam Daftar Pemilih Khusus atau DPK.

"Kami berusaha mengakomodir semuanya, namun kemudian nantinya apakah DPK dilayani, tetap dilayani asalkan masih ada surat suara, karena data DPT yang ditetapkan hari ini segera dikirim ke KPU Pusat, sisanya kita tunggu petunjuk pusat," tambah dia.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, Saiful Jihad mengemukakan, setiap orang punya hak dipilih dan memilih termasuk warga binaan, terkecuali ada narapidana hak politiknya dicabut.

"Semua orang punya hak, usulan dari Kemenkumham tentu bisa dipertimbangkan asalkan seusai dengan aturan perundang-undangan. Saya rasa itu bisa dimasukkan dalam usulan penambahan TPS khusus bila memungkinkan," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Sulsel Misnah Attas menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Presiden pada 2019. DPT untuk Pilpres dan Pileg sebanyak 9.984,852 juta pemilih.

Selain itu telah dilakukan perbaikan-perbaikan data penduduk sebelumnya dikeluarkan tapi memenuhi syarat maka dimasukkan kembali, sehingga ada kenaikan 12 ribuan pada DPT sebelumnya.

Menurutnya, untuk data DPT tambahan tentu nanti dilihat apakah ada penambahan khusus mengingat masih ada penduduk yang belum melakukan perekaman KTP elektronik yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus atau DPK.

Berdasarkan data hasil penetapan jumlah DPT tersebut dengan rincian yakni pemilih perempuan sebanyak 3.068,779 juta, pemilih laki-laki sebanyak 2.898,073 juta orang dengan total 5.984,582 juta pemilih.

Sementara untuk jumlah TPS di Sulsel tersebar di 24 kabupaten kota sebanyak 26.319 ribu unit, dengan jumlah sebaran kelurahan dan desa 3.047, di 307 kecamatan se-Sulsel.
Pewarta :
Editor: Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar