Pemprov Sulbar diminta jelaskan masalah pembangunan jalan

id pemprov sulbar,diminta jelaskan masalah pembangunan jalan

Ilustrasi - pembangunan jalan (dok ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas)

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulbar, mesti menjelaskan proyek tersebut, jangan sampai anggaran negara sia sia dan tidak bermanfaat untuk masyarakat
Mamuju (Antaranews Sulsel) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat diminta untuk menjelaskan pembangunan jalan poros antara Kecamatan Mapilli menuju Kecamatan Matanga Kabupaten Polewali Mandar

"Pembangunan jalan antara Kecamatan Mapilli menuju Kecamatan Matanga bermasalah karena terancam tidak selesai tepat waktu," kata anggota DPRD Sulbar Abdul Rahim di Mamuju, Jumat.

Ia mengatakan, perusahaan pemenang tender yang akan melaksanakan pembangunan jalan poros antara Kecamatan Mapilli menuju Kecamatan Matanga baru menyelesaikan sekitar enam persen pekerjaannya di lapangan.

"Sementara masa penggunaan anggaran sudah hampir selesai karena tahun ini sudah memasuki triwulan ketiga atau waktu semakin mepet," katanya.

Ia mengaku pesimistis proyek dengan anggaran puluhan miliar tersebut bisa selesai tepat waktu untuk bisa dinikmati masyarakat yang butuh pembangunan jalan.

Oleh karenanya, menurut dia, pemerintah mesti menjelaskan proyek tersebut jangan sampai ada masalah yang dapat merugikan keuangan negara dan masyarakat Sulbar yang butuh pembangunan jalan.

"Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulbar, mesti menjelaskan proyek tersebut, jangan sampai anggaran negara sia sia dan tidak bermanfaat untuk masyarakat," katanya.

Ia juga menyoroti kinerja unit layanan pengadaan (ULP) di daerah itu yang dinilai tidak profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, karena memenangkan perusahaan yang diragukan kemampuannya menyelesaikan proyek pembangunan jalan.

"Kok bisa ULP memenangkan perusahaan yang tidak becus bekerja membangun jalan karena tidak didukung sarana pekerjaan, sehingga proyek pembangunan jalan tersebut belum bisa dinikmati masyarakat," kata Rahim yang juga politisi partai Nasdem Provinsi Sulbar itu.

Oleh karena itu, menurut dia, ULP Sulbar seharusnya di evaluasi pemerintah di Sulbar karena tidak profesional bekerja sehingga pembangunan belum bisa dinikmati masyarakat.
Pewarta :
Editor: Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar