Makassar (Antaranews Sulsel) - Tim Penanggulangan bencana Kementerian ATR/BPN bergerak cepat dengan melakukan identifikasi penentuan alternatif lokasi untuk relokasi pemukiman sebagai upaya merekonstruksi dan rehalitasi pascagempa disertai tsunami di Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Sigi.
"Pada lokasi terpilih nantinya akan dilakukan pembangunan hunian dan infrastruktur pendukung yang melibatkan semua pihak," sebut Direktur Jenderal Tata Ruang Abdul Kamarzuki melalui siaran persnya diterima, Rabu.
Untuk memastikan lokasi yang terpilih aman dari ancaman sesar aktif dan likuifaksi, Kamarzuki bertindak sebagai ketua tim penanggulangan pasca bencana Palu-Donggala, usai meninjau lokasi terdampak pada Selasa (9/10), langsung melakukan koordinasi dengan pihak terkait.
Koordinasi di lapangan dilakukan bersama dengan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kepala Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), BMKG, Pemerintah Daerah serta Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulteng .
Pada rapat koordinasi itu disepakati pembagian peran dalam memetakan kondisi wilayah yang ada. Tim yang dipimpin Dirjen Tata Ruang mengidentifikasi alternatif lokasi potensial sebagai tempat relokasi.
Hasil identifikasi sementara menghasilkan lima lokasi alternatif yang tersebar di tiga kecamatan, yaitu satu lokasi seluas 79,30 hektare di Kecamatan Palu Barat, dua lokasi di Kecamatan Sigi Biromaru seluas 200 hektare dan 217 hektare, serta dua lokasi di Kecamatan Palu Timur, seluas 57 hektare dan 99,63 hektare.
Lokasi ini, kata dia, kemudian akan dikaji aspek kebencanaannya oleh Badan Geologi dan BMKG untuk memastikan lokasi ini bebas dari ancaman bahaya, baik itu patahan aktif, likuifaksi, longsor, tsunami, banjir dan mikrozonasi tinggi gempabumi.
"Hasil kajian ini, nantinya akan dituangkan dalam dokumen rencana tata ruang berbasis mitigasi bencana yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan hunian tetap atau huntap dan infrastruktur pendukungnya oleh Kementerian PUPR," katanya.
Selain itu, aspek pengadaan tanah akan disiapkan Kanwil BPN Provinsi Sulteng. Kriteria yang dikedepankan dalam pemilihan alternatif lokasi yang disebutkan tadi.
Selanjutnya, bukan sempadan pantai, sempadan sungai, tidak berada di kawasan lindung atau kawasan lain dengan kelerengan lebih dari 15 persen, memiliki akses yang cukup baik ke sumber air serta penguasaan tanah Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Guna Bangunan (HGB) telah habis.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana rekonstruksinya wajib memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai salah satu bentuk membangun lebih baik.
Untuk itu, dalam kunjungannnya, tim bertemu dengan Gubernur Sulawesi Tengah untuk memastikan dukungan pemerintah daerah pada saat proses relokasi dan selanjutnya dalam tahap penyusunan revisi RTRW Provinsi Sulteng serta revisi RTRW tiga kabupaten kota yang terkena dampak bencana.
Berita Terkait
Presiden Jokowi sebut harga bawang putih di Banggai Sulteng termasuk mahal
Selasa, 26 Maret 2024 14:24 Wib
Masyarakat Banggai Sulteng antusias sambut kunjungan kerja Presiden Jokowi
Selasa, 26 Maret 2024 12:15 Wib
Seorang Perwira Brimob alami luka tembak karena lalai gunakan senpi
Senin, 4 Maret 2024 20:11 Wib
PLTMG Luwuk 40 MW melewati tahap "backfeeding" pengoperasian
Jumat, 1 Maret 2024 0:53 Wib
PLN UIP Sulawesi lakukan isi daya PLTMG Luwuk Sulteng
Sabtu, 17 Februari 2024 22:41 Wib
Pelabuhan Pantoloan Sulteng capai kinerja positif dengan transformasi digital
Jumat, 16 Februari 2024 21:48 Wib
BMKG : Gempa magnitudo 5,4 di Tojo Una-Una Sulteng diikuti 25 gempa susulan
Jumat, 19 Januari 2024 15:45 Wib
Kemenko Marves pastikan tunggu hasil investigasi kecelakaan kerja ITSS di Morowali Sulteng
Kamis, 28 Desember 2023 11:19 Wib