Bupati Polewali Mandar tidak patuhi LHAP Ombusdman

id bupati polman,polewali mandar,ombudsman sulbar,lukman umar

Bupati Polewali Mandar tidak patuhi LHAP Ombusdman

Ombudsman (Istimewa)

Mamuju (Antaranews Sulsel) - Bupati Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dinilai tidak mematuhi Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Provinsi Sulbar.

"Bupati Polman tidak mematuhi LAHP Ombudsman Sulbar, karena setelah menanti tindakan korektif, LAHP ternyata tak kunjung dibalas hingga batas akhir 14 hari kerja," kata Ketua Ombudsman Sulbar, Lukman Umar di Mamuju, Kamis.

Ia mengatakan LHAP tersebut terkait atas laporan tindakan maladministrasi penundaan berlarut Penerbitan IMB Pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) PT Anugrah Djam Sejati, di Desa Rea Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar.

Menurut dia, karena tidak dipatuhi maka pengaduan Direktur PT. Anugrah Djam Sejati akhirnya dilimpahkan ke kantor Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta.

"Berbagai upaya berdasarkan kewenangan Ombudsman Sulbar telah dilakukan untuk meminta penjelasan pihak Pemda Polman atas masalah ini, namun hingga batas akhir yang ditentukan, Tim Ombudsman tidak menerima penjelasan sehingga proses tindak lanjut diserahkan ke Tim Ombudsman RI di Jakarta," tuturnya.

Ia berharap pelimpahan pengaduan ini tim Ombudsman RI di Jakarta bisa melakukan proses tindaklanjut dengan cepat, sebab koordinasi ke beberapa lembaga terkait ini juga lebih mudah, misalnya, pihak Kementerian terkait atau KPK untuk meminta tanggapan atas persoalan ini.

Umar, mengaku sangat menyesalkan kejadian ini, sebab menurutnya pelayanan publik Pemda Polewali Mandar harusnya sudah menjadi `pilot projek` pelayanan publik yang ideal untuk wilayah Sulawesi Barat, setelah mampu melengkapi pemenuhan komponen layanan publik sebagaimana amanah UU 25/2009 bahkan telah mendapat predikat zona hijau.

"Melihat pemenuhan komponen layanan dasar disejumlah organisasi perangkat daerah di Polman sudah sangat lumayan, makanya kita heran juga kenapa masih ada pengaduan warga yang menjadi korban maladministrasi pengurusan perizinan, ini jadi pertanyaan," ujarnya.

Ia mengaku pihaknya akan tetap memfasilitasi jika tim dari kantor pusat membutuhkan tambahan data atau hendak terjun langsung ke Polewali Mandar.
Pewarta :
Editor: Laode Masrafi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar