TPKAD diharapkan percepat akses keuangan pelaku usaha

id tpakd,sulawesi barat,enny anggraeni anwar,wakil gubernur sulawesi barat, akses keuangan pelaku usaha,ojk regional vi,zulmi

Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Enny Anggraeni Anwar (Antaranews Sulsel/Amirullah/18)

Mamuju (Antaranews Sulsel) - Wakil Gubernur Sulawesi Barat Enny Anggraeni Anwar mengharapkan keberadaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di daerah itu dapat mempercepat akses keuangan masyarakat dan pelaku usaha.

"Melalui keberadaan TPAKD ini, seluruh pemangku kepentingan terkait, dapat bersinergi dalam membuka akses keuangan yang lebih besar kepada masyarakat, terutama pelaku usaha di sektor potensial daerah," kata Enny Anggraeni Anwar, Kamis.

Agar hal itu dapat terwujud Enny Anggraeni Anwar menyampaikan beberpa hal yang harus dilakukan, yakni lembaga jasa keuangan agar memperluas jaringan kantor yang menjangkau semua daerah yang ada di Sulbar, seperti petani, pelaku UMKM, nelayan dan lainnya.

Selanjutnya kata dia, pemerintah daerah harus mempersiapkan dan memetakan pelaku-pelaku UMKM yang potensial untuk difasilitasi serta? lembaga jasa keuangan mensosialisasikan secara intensif produk-produk jasa keuangan yang bersuku bunga murah dan mudah diakses oleh masyarakat.

"OJK selaku otoritas dapat berkoordinasi dengan industri keuangan bersama Pemprov Sulbar, untuk mempercepat realisasi dari program-program akses keuangan daerah untuk pelaku UMKM, seperti Kredit Usaha rakyat (KUR), asuransi usaha pertanian, lembaga keuangan mikro dan lainnya," ujarnya.

Pemprov Sulbar tambahnya, berkomitmen mendukung program industri keuangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga iklim usaha dengan memberikan ruang sebesar-besarnya kepada industri keuangan dan pelaku usaha untuk tumbuh berkembang.

Terkait operasilonal TPAKD dalam meningkatkan akses keuangan yang lebih luas di daerah, Wagub menyampaikan bahwa keberadaan TPAKD tersebut dapat efektif, berjalan dan produktif, jika ada alokasi dukungan APBD dari pemerintah daerah.

"Saya meminta Sekretaris Provinsi selaku koordinator TPAKD Sulbar, mengkoordinasikan alokasi anggaran yang memadai untuk kegiatan TPAKD ini. Tentu, sangat diperlukan koordinasi aktif bersama lembaga jasa keuangan, pelaku UMKM serta akademisi sehingga kendala yang dialami dapat dicarikan solusinya," kata Enny Anggraeni Anwar.

TPAKD yang dibentuk atas kerjasama Pemprov Sulbar dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulbar Nomor 188.4/592/Sulbar/IX/2017 tanggal 19 September 2017 secara resmi dikukuhkan pada Rabu (7/11).

Pengukuhan TPAKD itu juga dihadiri Kepala Kantor OJK Regional VI Sulawesi, Maluku dan Papua Zulmi.

Pada pengukuhan itu juga dilakukan penyerahan secara simbolis fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada perwakilan pelaku usaha UMKM binaan pemerintah daerah setempat.

Kepala Kantor OJK Regional VI Sulawesi, Maluku dan Papua Zulmi, pada kesempatan itu berharap, dengan terbentuknya TPAKD Sulbar tingkat pemahaman dan pemanfatan dari lembaga jasa keuangan di daerah ini dapat meningkat signifikan.

Melalui forum itu, Zulmi mengingatkan, jika ada penawaran timbal hasil di luar jasa perbankan dan nonbank yang melebihi batas kewajaran dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, maka pihaknya bersedia memberikan pelayanan.

"Jika ada penawaran yang menjanjikan hasil lebih, terdapat nomor hotline yang disediakan OJK yaitu 157. Hotline ini bisa dimanfaatkan untuk bertanya berbagai hal terkait perbankan," kata Zulmi.
Pewarta :
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar