Makassar (Antaranews Sulsel) - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah menilai besaran dana tanggap darurat perlu ditingkatkan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan masyarakat pada kondisi darurat bencana.
"Dana tanggap darurat harus lebih besar, minimal satu persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," kata Nurdin usai membuka Rapat Koordinasi Tanggap Darurat Cuaca Ekstrem di Makassar, Rabu.
Menurut Nurdin, dana tanggap darurat ini penting karena bencana dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan persediaan kebutuhan logistik tidak boleh kosong.
"Dana tanggap darurat ini penting supaya jika terjadi apa-apa, kita bisa langsung turun membantu," kata mantan Bupati Bantaeng dua periode ini.
Saat ini dana tanggap darurat yang dianggarkan Pemerintah Provinsi Sulsel mencapai Rp20 miliar, namun jumlah ini Nurdin nilai masih belum memadai.
"Itu masih kurang, kalau satu persen dari APBD kan harusnya Rp100 miliar," imbuhnya.
Nurdin mengatakan pemerintah provinsi seharusnya tidak selalu tergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk masalah penanggulangan bencana.
"Kalau APBN itu untuk skala besar, tapi bencana yang sifatnya insidentil, pemerintah daerah yang bisa tangani, misalnya untuk tenda darurat, atau perahu karet," jelasnya.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulsel Syamsibar mengapresiasi perhatian besar yang ditunjukkan gubernur terkait penanggulangan bencana, termasuk masalah dana tanggap darurat.
"Dana tanggap darurat ini memang penting, jangan sampai nanti terjadi bencana baru kasak kusuk," kata Syamsibar.
Berita Terkait
Menteri PANRB menyetujui 40.839 formasi CASN di Kemensos
Jumat, 19 April 2024 13:23 Wib
KemenPANRB setujui 23.200 formasi ASN Kemenkes
Selasa, 2 April 2024 11:47 Wib
Kementerian PANRB menyerahkan izin formasi 110.553 calon ASN Kemenag
Senin, 1 April 2024 18:43 Wib
Menpan RB : Pemerintah memberikan ASN pria "cuti ayah" saat istri melahirkan
Kamis, 14 Maret 2024 6:07 Wib
Menteri PANRB meresmikan 16 Mal Pelayanan Publik di Jakarta
Kamis, 7 Maret 2024 14:55 Wib
Kapolres: Dalang kericuhan di KPU Sinjai menyerahkan diri
Kamis, 7 Maret 2024 9:13 Wib
Menpan RB dan Mensesneg matangkan tahapan pemindahan ASN di IKN
Kamis, 22 Februari 2024 10:20 Wib
PDI Perjuangan menyambut baik rencana pertemuan Megawati-Surya Paloh
Kamis, 15 Februari 2024 14:09 Wib