Mamuju (Antaranews Sulsel) - Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, mengucurkan anggaran Rp51 miliar sebagai dana pendamping bagi dana desa yang dianggarkan dari pemerintah pusat.
Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa di Pasangkayu, Rabu, mengatakan, anggaran pendamping dana desa sebesar Rp51 miliar itu akan dibagikan kepada 59 desa pada 2019.
"Dana pendamping anggaran dari pusat itu akan dibagikan kepada 59 desa yang ada di Kabupaten Pasangkayu pada 2019," kata Agus Ambo Djiwa.
Selain anggaran dari pemerintah kabupaten Rp51 miliar dan dan anggaran dari pemerintah pusat Rp58 miliar, kata Bupati, juga terdapat anggaran DBH pajak sebesar Rp984 juta, sehingga total anggaran yang akan dibagikan ke 59 desa yang ada di Kabupaten Pasangkayu pada 2019, yakni sebesar Rp111 miliar.
"Saya berharap anggaran yang begitu besar turun ke desa ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, berdasarkan program prioritas yang telah dirumuskan. Anggaran itu harus mampu membangun desa sebagaimana cita-cita bapak presiden membangun Indonesia dari pinggiran," ujar Agus Ambo Djiwa.
Dari anggaran Rp111 miliar itu pada 2019, sebanyak 59 desa di Pasangkayu rata-rata mendapat anggaran Rp1,5 miliar hingga Rp3 miliar per desa.
Desa dengan anggaran terbesar, yakni Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu yang mencapai Rp3 miliar yang terdiri, anggaran pusat Rp1,9 miliar, anggaran dari pemerintah daerah sebesar Rp1 miliar dan DBH pajak sebesar Rp12,8 juta.
"Pada masa pemerintahan saat ini, anggaran yang turun ke desa begitu besar. Ini harus kita apresiasi. Dengan demikian desa bisa mengembangkan potensinya, membangun ekonominya dan mensejahterakan masyarakatnya," terang Agus Ambo Djiwa.
Sementara itu, Ketua DPRD Pasangkayu Lukman Said juga mengapresiasi besarnya anggaran yang turun ke desa.
Ia berharap para aparat desa bisa mengelola anggaran desa ini sebaik mungkin, bukan justeru menyalah gunakannya.
"Kami mengapresiasi atas besarnya anggaran yang diberikan ke setiap desa dan semoga dana itu bisa dikelola dengan baik yang dapat mensejahterakan masyarakat di desa," tuturnya.
"Buatlah program berdasarkan prioritas, jangan sampai ada tumpang tindih program dengan kabupaten. Kami akan memaksimalkan pengawasan penggunaan anggaran desa untuk 2019," kata Lukman Said.
Berita Terkait
Gubernur Sulbar bantu pembangunan pesantren dan masjid di Pasangkayu
Jumat, 15 Maret 2024 2:22 Wib
FKUB Pasangkayu mengajak masyarakat terima hasil pemilu 2024
Jumat, 16 Februari 2024 21:47 Wib
Polda Sulbar menangkap dua pemakai sabu di Pasangkayu
Senin, 29 Januari 2024 8:33 Wib
DTPHP Sulbar antisipasi penularan penyakit ternak di Pasangkayu
Selasa, 23 Januari 2024 21:33 Wib
Tim SAR cari nelayan yang dilaporkan hilang di perairan Pasangkayu Sulbar
Selasa, 2 Januari 2024 21:25 Wib
Pemprov Sulbar mengedukasi pemilih pemula di Kabupaten Pasangkayu
Senin, 20 November 2023 14:39 Wib
TNI bangun kembali gedung SD di Pasangkayu yang rusak akibat banjir
Sabtu, 11 November 2023 13:38 Wib
Kapolres Pasangkayu minta peserta pemilu menghindari ujaran kebencian
Rabu, 25 Oktober 2023 0:50 Wib