Mamuju (Antaranews Sulsel) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) pada 2020 akan membangun kampus Pendidikan dan Latihan (Diklat) representatif bagi pegawai di daerah itu.
"Pada 2020, saya rencanakan membangun kampus resprentatif diklat pegawai. Jadi, semua kegiatan training di Sulbar nantinya berpusat di Mamuju," kata Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris di Mamuju, Jumat.
Ia menambahkan diklat merupakan upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM), demi meningkatkan kemampuan intelektual dan kepribadian bagi para pegawai.
"Untuk mewujudkannya diperlukan sarana dan prasarana yang berkualitas serta cukup memadai," ucapnya.
Menurutnya membentuk manusia berkualitas dengan memiliki keterampilan, kemampuan kerja dan loyalitas kerja yang tinggi kepada suatu organisasi pemerintahan, tidak hanya sebatas pelatihan semata, tetapi diperlukan koneksi yang kuat dari semua unsur pemerintahan, baik di pusat, daerah ataupun kabupaten dan kota.
"Walau di Sulbar hanya memiliki enam kabupaten namun kami berkomitmen akan membangun koneksi melalui pemerintah provinsi, kabupaten dan kota membangun pembinaan melalui ajang diklat," jelasnya.
Penyelenggaraan diklat, lanjutnya harus disertai sertifikasi penyelengara yang bertujuan sebagai pedoman akreditasi bagi pemerintah daerah ke depan.
Selain itu, tambahnya dalam mewujudkan keinginan daerah tersebut, diperlukan sebuah perencanaan mantang dan sebuah gambaran besar bagi Pemprov Sulbar, yang ditargetkan selambat-lambatnya dua minggu ke depan.
"Saat ini sudah harus ada gambar rencana besar dan saya minta paling tidak dua minggu kita sudah miliki itu," ujar Idris.
Sementara, saat Diklat Training Officer Course (TOC) lingkup Pemerintah Sulbar yang berlangsung di Mamuju, Kamis (6/12), Kaban Widyaswara LAN Makassar, Nur Alam Tahir menyampaikan salah satu visi misi Sulbar yaitu menciptakan profesionalisme aparatur pemerintahan.
"Hal tersebut disebabkan persaingan antarprovinsi di kelas dunia yang sangat ketat, sehingga hal tersebut perlu menjadi perhatian yang besar dari pemerintah Sulbar," katanya.
Menurutnya anggaran Rp20 miliar milik Provinsi Sulbar tidak dapat masuk dalam kawasan itu karena belum terakreditasinya daerah itu sebagai salah satu pusat pelatihan daerah.
"Ini tentu merupakan salah satu bentuk kerugian yang besar sehingga, diperlukan solusi penanganan agar anggaran yang diperuntukkan bagi provinsi ke 33 tersebut dapat terkelola dengan baik," ucapnya.
"Harapan kami, tolong berikan kami ruang untuk pengembangan di segala ruang," lanjut pria yang pernah menjabat sebagai Asisten I Gubernur Sulbar itu.
Berita Terkait
Kemenkumham Sulbar bantu pemprov legalisasi produk hasil perikanan
Jumat, 19 April 2024 8:04 Wib
Rumah warga rusak akibat tertimpa tanah longsor di Mamasa Sulbar
Jumat, 19 April 2024 6:10 Wib
Dinkes Sulbar meminta masyarakat tingkatkan kewaspadaan terhadap DBD
Kamis, 18 April 2024 23:38 Wib
Pemprov Sulbar membangun usaha ternak di kawasan transmigrasi
Kamis, 18 April 2024 23:31 Wib
Penjabat Gubernur Sulbar berharap musrenbang temukan solusi atas berbagai permasalahan
Kamis, 18 April 2024 19:33 Wib
Sulbar tingkatkan SDM melalui program beasiswa ASN dan masyarakat
Kamis, 18 April 2024 13:24 Wib
DLH Sulbar edukasi masyarakat hadapi dampak perubahan iklim
Kamis, 18 April 2024 13:14 Wib
Dinas PUPR Sulbar bersihkan material longsor menutupi jalan di Mamasa
Kamis, 18 April 2024 13:04 Wib