JaDI gelar diskusi politik identitas di Makassar

id jadi

Presidum Nasional Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI), Mappinawang (dua kanan) Komisoner Bawaslu Sulsel, Syaiful Jihad (tiga kanan) , Presidium JaDI Nasional Nasrullah ( dua kiri) Presidum JaDI, Khaerul Mannan (kiri) dan Ketua KPU Sulsel Misna M Hattas (kanan) saat diskusi publik bertema 'Membedah Politik Identitas di tahun Pemilu' dirangkaikan Deklarasi JaDi di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (9/12). (Foto ANTARA/Darwin Fatir/18)

Makassar (ANTARA News) - Lembaga Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) kembali mengelar diskusi publik dengan mengangkat tema "Membedah Politik Identitas Di Tahun Pemilu 2019" di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu.

Presidium Nasional JaDI Nasrullah dalam diskusi itu mengatakan saat ini politik identitas sudah mengemuka dan sangat jelas terlihat dari beberapa Partai Politik yang memiliki basis tertentu untuk menguatkan posisinya.

Politik identitas, kata Ulla -- sapaan akrab Nasrullah, bukan merupakan hal yang baru dalam dunia politik, tetapi sudah lama berjalan. Hanya saja saat ini mulai menampakkan diri masing-masing karena adanya persaingan yang semakin ketat pada Pemilu 2019.

"Ini sejalan dengan semakin kerasnya pertarungan politik bukan hanya pada pemilihan presiden, tetapi akan saling bersinggungan dengan pemilihan legislatif. Tentu kelompok mereka akan saling menguatkan dan berusaha menjatuhkan kelompok lainnya," ujarnya.

Sementara Komisioner Bawaslu Sulsel Saiful Jihad pada diskusi itu mengungkapkan bahwa politik identitas terindikasi bagaimana cara mereka memenangkan kelompok tertentu untuk mendapatkan kemenangan tanpa berpikir tentang bangsa ini.

"Bila tujuannya memenangkan kelompok tertentu dengan berbagai cara misalnya membawa isu SARA, tentu ini bisa mengacak-acak persatuan bangsa kita," ujarnya.

Saiful menyebutkan dalam sejumlah aturan termasuk PKPU telah diatur untuk merekatkan persatuan, salah satunya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat guna meningkatkan partisipasi pemilih.

"Kami mengajak masyarakat untuk sadar berdemokrasi dengan melibatkan stakeholder tanpa melihat politik identitas. Bawaslu juga telah membangun desa sadar pemilu di Kabupaten Takalar, salah satu visinya menolak politik uang dan isu SARA," katanya.

Hal senada disampaikan Presidium JaDI Sulsel Khaerul Mannan. Mantan Komisioner KPU ini mengatakan bicara tentang politik identitas sudah berjalan lama dan baru mengemuka saat ini menjelang pemilu.

Meskipun demikian, kata dia, bila membawa isu SARA, apalagi mengajak orang ikut dalam kelompok tertentu hingga berdampak negatif ? tentu tidak bisa dibiarkan karena bisa merusak tatanan demokrasi.

"Bagaimana menghasilkan pemilu berkualitas, harus memastikan regulasi itu berjalan baik dan benar serta penegakan hukum harus jelas dan kuat tanpa memilih siapa pun itu," paparnya.

Ketua KPU Sulsel Misna M Hattas mengemukakan keberadaan politik identitas sudah lama mengemuka dari waktu ke waktu dan dari pemilu ke pemilu, dan kelompok tersebut menemukan aliansi stategis untuk keberpihakan, sehingga sulit menakar posisi netral karena telah berdiri sendiri.

"Politik identitas kontemporer saat ini menyimpang dari akar sebenarnya. Bicara ideologi sudah bertentangan karena politik identitas adalah perlawanan sesungguhnya yang tidak bisa dipisahkan dengan pruralisme, purbalisme dan menjadi neoliberalisme," ujarnya.

Ia menambahkan penyelenggara pemilu bekerja secara simultan dengan mengikuti perubahan regulasi, baik PKPU maupun Undang-undang tentang Pemilu, tetapi miskin pada hal paradigmatik kepemiluan.

"Kami berusaha menciptakan pemilu ini berkualitas dan berintegritas dengan melakukan berbagai cara salah satunya gerakan tagar tolak politisisi SARA, sosialiasi serta pendidikan bagi pemilih," ucapnya.

Menurut Misna, biasanya politik uang terjadi menjelang pemilihan dan bila nanti terpilih, mereka cenderung bagaimana mengembalikan modalnya. "Hal ini untuk perlawanan mencegah melawan politik uang akan sulit, sehingga diperlukan pemahaman politik kepada pemilih," ujarnya.

Presidium Nasional JaDI yang juga mantan Ketua KPU Sulsel, Mappinawang pada diskusi itu menuturkan selama ini KPU dan Bawaslu tidak kompak, begitupun partai politik tidak berfungsi dengan baik, sehingga tercipta politik identitas.

"Sejauh ini KPU dan Bawaslu tidak kompak dan terkesan saling menjatuhkan, Parpol pun tidak seluruhnya memperjuangkan kepentingan rakyat, banyak aspirasi yang seharusnya diperjuangkan di parlemen, tapi kandas di tengah jalan," tuturnya.

Penasehat Hukum KPU Sulsel ini berharap penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu harus memahami satu sama lain, meskipun dua jalan berbeda menuju pemilu bersih tahun 2019.
 
Sejumlah pengurus mengepalkan tangan saat deklarasi Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (9/12) . (Foto ANTARA/Darwin Fatir/18)
Pewarta :
Editor: Laode Masrafi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar