Mamuju (Antaranews Sulbar) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene, Provinsi Sulawesi Barat(Sulbar), menggelar rapat koordinasi (Rakor) mendorong konvergensi/ intervensi program percepatan pencegahan kekerdilan di wilayah prioritas, Selasa.
Rapat koordinasi yang dilaksanakan di Kantor Bapeda Majene itu, dihadiri para kepala desa yang masuk dalam intervensi stunting, para kepala puskesmas dan organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di daerah itu.
Rakor tersebut menghadirkan narasumber, diantaranya Dirjen Bina Bangda Kemendagri, Andi Irfanji serta Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar, Muh Ihwan.
Bupati Majene, Fahmi Massiara mengatakan, penanganan persoalan kekerdilan atau masalah kekurangan gizi akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi tersebut, menjadi hal serius dan prioritas bagi pemerintah setempat.
Dia mengatakan, berbagai upaya intervensi yang dilakukan Pemkab Majene dalam menekan angka penyebaran kekerdilan, termasuk pemetaan wilayah, baik desa dan kecamatan?yang terdapat kasus kekerdilan di dalamnya.
Persoalan kekerdilan, menurut Bupati, merupakan permasalahan nasional dan mendapat respon yang besar dari pemerintah pusat.
Apalagi, lanjutnya, Sulbar menempati posisi kedua sebagai penyumbang angka kekerdilan di Indonesia.
"Bahkan untuk skala Sulbar, Kabupaten Majene juga berada di posisi yang sama," ujar Bupati.
Rakor dengan melibatkan multisektor, diharapkan bakal menghasilkan dan merumuskan solusi penanganan yang tepat. Mulai dari ketahanan pangan, di bidang kesehatan seperti puskesmas yang masuk dalam wilayah stunting, maka perlu untuk menyusun program yang tepat. Juga di bidang pendidikan, lalu persoalan infrastruktur.
Namun, yang terpenting, menurut Bupati, keberadaan pemerintah kecamatan dan desa yang harus aktif memantau kondisi masyarakatnya.
Dia menjelaskan, sejak usia kehamilan tiga bulan, seharusnya kepala desa harus mencatat dan memantau kondisi warganya, hingga ia melahirkan apakah ada yang masuk dalam kasus kekerdilan atau tidak.
"Persoalan kekerdilan ini harus kita `keroyok` bersama-sama. Tidak boleh hanya bidang-bidang tertentu saja. Masih adanya warga yang masuk kategori kekerdilan di Majene harus menjadi perhatian kita," tandas bupati.
Berita Terkait
Presiden perintahkan Menkes sediakan alat timbang dan pengukur badan di semua posyandu
Rabu, 25 Januari 2023 13:16 Wib
BKKBN dorong percepatan penurunan stunting di 12 provinsi prioritas
Rabu, 23 Maret 2022 5:33 Wib
Wakil Wali Kota Makassar edukasi warga cegah peningkatan kasus kekerdilan
Jumat, 7 Januari 2022 20:45 Wib
Angka balita kerdil di Sulawesi Barat meningkat
Selasa, 4 Februari 2020 20:00 Wib
Presiden Jokowi ingin angka stunting turun jadi 14 persen
Senin, 16 Desember 2019 13:44 Wib
JK minta penanganan stunting tetap berjalan
Senin, 14 Oktober 2019 15:13 Wib
870 warga Kutai Barat terindikasi alami kekerdilan
Rabu, 27 Maret 2019 13:56 Wib
Dinkes Sulbar gelar pendampingan ibu hamil
Sabtu, 5 Januari 2019 13:41 Wib