KPID: angka pelanggaran penyiaran di Sulsel menurun

id kpid,pelanggaran menurun,siaran,ekspos monitoring,kpid sulsel

Ilustrasi : Logo KPID Sulsel

Makassar  (Antaranews Sulsel) - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provisi Sulawesi Selatan melansir hasil monitoring pengawasan priode II Mei-November menunjukkan penurunan angka pelanggaran yang sangat signifikan dari periode I 2018.

"Ada penurunan 35,7 persen. Pada priode I terdapat pelanggaran 216 dan priode II hanya 129 temuan pelanggaran," sebut Koordinator Pengawasan Isi Siaran KPID Sulsel, Herwanita saat ekspos monitoring siaran bertema Menjaga Konten Siaran Sulsel" di Makassar, Kamis.

Dia mengemukkan pelanggaran kategori khusus pada kategori penggolongan program siaran tidak mengalami penurunan yang signifikan, mengingat hasil Kordinasi dan kunjungan KPID Sulsel kepada lembaga penyiaran.

Hal ini disebabkan karena kendala teknis dan angka pelanggaran kategori tersebut tidak berbanding lurus dengan pelanggaran-pelanggaran pada kategori lainnya. ?

Berdasarkan data tersebut meliputi pelanggaran khusus mengenai penggolongan program siaran sebanyak 477, pelanggaran siaran iklan 36, tayangan rokok dan narkotika 15, dan program siaran jurnalislik lima pelanggaran.

Selanjutnya muatan kekerasan dan sadisme 29 pelanggaran, nilai kesopanan dan kesusilaan 6 pelanggaran, muatan seks dalam lagu dan video klip 25 pelanggaran, perlindungan anak dan remaja 7 pelanggaran, adegan seksualitas 15 pelanggaran dan peliputan bencana hanya satu pelanggaran.

Sebagai upaya mewujudkan kualitas siaran yang sehat di Sulsel, kata dia, KPID Sulsel kembali menegaskan kepada lembaga penyiaran untuk memperhatikan kendala teknis pada beberapa lembaga penyiaran dalam pencantuman penggolongan program siaran untuk memudahkan masyarakat dalam memilih tontonan berdasarkan klasifikasi usia.

Selain itu KPID memberikan penegasan kembali terhadap pemenuhan program siaran lokal minimal 10 persen dalam Sistem Stasiun Jaringan.

Menurutnya, dimana pada penerapan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) diwajibkan pemenuhan kuota minimal 10 persen untuk program lokal yang ditayangkan pada waktu prime time setempat.

"Kami berharap kualitas konten siaran dapat terjaga melalui pengawasan partisipatif dari masyarakat maupun lembaga penyiaran dalam memperhatikan setiap peringatan dan teguran yang diberikan KPID," ujarnya.

Sebab, akumulasi sanksi yang diterima oleh lembaga penyiaran, tambah Herwanita, dapat berpengaruh pada rekomendasi dan perpanjangan Izin Penyelenggara Penyiaran pada lembaga penyiaran setempat.

Karena sebagai lembaga negara independen, KPID bertugas mengatur bidang penyiaran, termasuk memiliki wewenang agar lembaga penyiaran selalu tunduk dan patuh terhadap undang-undang penyiaran serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (PBSPS).
Pewarta :
Editor: Laode Masrafi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar