Gubernur Sulbar minta OPD optimalkan kinerja
Mamuju (Antaranews Sulbar) - Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup pemerintah setempat untuk mengoptimalkan kinerja.
"Capaian kinerja 2018 ini kenyataannya belum memenuhi harapan, padahal sudah jelas tugas dan fungsi masing-masing OPD. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bekerja maksimal," kata Ali Baal Masdar, saat rapat Evaluasi Kinerja 2018 dan Pemantapan Rencana Kerja 2019, di ruang Auditorium lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis.
Penegasan itu disampaikan Gubernur menyusul capaian kinerja dalam penyerapan anggaran 2018 di setiap OPD di Provinsi Sulbar secara umum dinilai kurang maksimal,
Ia berharap, kekurangan dalam pencapaian kinerja tersebut ke depan dapat diperbaiki agar lebih baik.
Agar permasalahan capaian kinerja tersebut tidak terulang lagi, dia meminta Sekprov Sulbar membuat kartu kendali penggunaan anggaran untuk setiap program kegiatan agar bisa dijadikan sebagai patokan untuk bahan evaluasi ke ke depan.
Sementara, Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar mengimbau, agar OPD memanfaatkan waktu yang tersisa di 2018 ini, untuk merealisasikan capaian kinerja yang ditargetkan.
"Capaian kinerja di atas 90 persen yang targetkan OPD di akhir tahun ini, mudah-mudahan dapat tercapai," harap Enny
Wagub juga menekankan, agar tercipta sinergitas antar-OPD, terutama jika adaprogram kegiatan yang memiliki saling keterkaitan di antara OPD.
"Saya minta mari bersinergi dan kerja keroyokan jika ada kegiatan yang salin terkait. Jika tidak, apa yang diprogramkan tidak akan terlaksana dengan baik," tutur Enny
Sedangkan Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris menekankan bahwa arahan dan masukan yang diberikan Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut, dapat dijadikan rekomendasi untuk perencanaan dan pelaksanaan kerja di 2019.
Ia berharap, rapat tersebuttidak hanya dijadikan untuk membicarakan masalah target capai kinerja, namun bagaimanake depan bisa lebih bersemangat bekerja.
Sekprov menambahkan, di awal 2019 yang akan datang, terdapat beberapa hal perlu dibicarakan, diantaranya kepatuhan terhadap SOP, kendala awal dari program strategis dan terkait kedisiplinan ASN.
"Capaian kinerja 2018 ini kenyataannya belum memenuhi harapan, padahal sudah jelas tugas dan fungsi masing-masing OPD. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bekerja maksimal," kata Ali Baal Masdar, saat rapat Evaluasi Kinerja 2018 dan Pemantapan Rencana Kerja 2019, di ruang Auditorium lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis.
Penegasan itu disampaikan Gubernur menyusul capaian kinerja dalam penyerapan anggaran 2018 di setiap OPD di Provinsi Sulbar secara umum dinilai kurang maksimal,
Ia berharap, kekurangan dalam pencapaian kinerja tersebut ke depan dapat diperbaiki agar lebih baik.
Agar permasalahan capaian kinerja tersebut tidak terulang lagi, dia meminta Sekprov Sulbar membuat kartu kendali penggunaan anggaran untuk setiap program kegiatan agar bisa dijadikan sebagai patokan untuk bahan evaluasi ke ke depan.
Sementara, Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar mengimbau, agar OPD memanfaatkan waktu yang tersisa di 2018 ini, untuk merealisasikan capaian kinerja yang ditargetkan.
"Capaian kinerja di atas 90 persen yang targetkan OPD di akhir tahun ini, mudah-mudahan dapat tercapai," harap Enny
Wagub juga menekankan, agar tercipta sinergitas antar-OPD, terutama jika adaprogram kegiatan yang memiliki saling keterkaitan di antara OPD.
"Saya minta mari bersinergi dan kerja keroyokan jika ada kegiatan yang salin terkait. Jika tidak, apa yang diprogramkan tidak akan terlaksana dengan baik," tutur Enny
Sedangkan Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris menekankan bahwa arahan dan masukan yang diberikan Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut, dapat dijadikan rekomendasi untuk perencanaan dan pelaksanaan kerja di 2019.
Ia berharap, rapat tersebuttidak hanya dijadikan untuk membicarakan masalah target capai kinerja, namun bagaimanake depan bisa lebih bersemangat bekerja.
Sekprov menambahkan, di awal 2019 yang akan datang, terdapat beberapa hal perlu dibicarakan, diantaranya kepatuhan terhadap SOP, kendala awal dari program strategis dan terkait kedisiplinan ASN.