64. 291 KMP di Sulbar akan terima PKH

id pkh,Sulbar,kmp,keluarga penerima manfaat,Kpm

ilustrasi : Warga penerima dana PKH (FOTO ANTARA/Dedhez Anggara)

Mamuju, (Antaranews Sulsel) - Sebanyak 64.291 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Provinsi Sulawesi Barat(Sulbar) pada 2019 akan menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).

"Provinsi Sulbar pada 2019 mendapatkan kuota 64.291 KPM untuk penyaluran PKH," kata Kordinator PKH Sulbar, Bustan Basir, Sabtu.

Sebanyak 64.291 KPM di Sulbar yang mendapatkan PKH pada 2019 tersebut tersebar di enam kabupaten dan telah diverifikasi 263 tenaga pendamping.

Di Kabupaten Majene kuota KPM sebanyak 9.404 KPM, Kabupaten Mamasa 9. 549 KPM , Kabupaten Mamuju 7. 216 KPM, Kabupaten Mamuju Tengah, 2.337 KPM, Kabupaten Pasangkayu 4. 359 KPM dan sebanyak 31.226 KPM di Kabupaten Polewali Mandar.

Ia menegaskan, penyaluran PKH tersebut tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan Pemilu 2019.

"Jadi ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan unsur politik, karena penyaluran sudah ada jadwal yang ditetapkan,yaitu pada Januari,Maret, Juni dan November 2019," ujar Bustan.

Sebelumnya, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar saat menyaksikan video conference penandatanganan nota kesepahaman antara Polri dengan Kemensos tentang bantuan pengamanan dan penegakan hukum pada pelaksanaan penyaluran bantuan sosial yang berlangsung di ruang video conference Polda Sulbar, Jumat, (10/1) menyampaikan, penandantanganan MoU itu memperjelas bahwa penyaluran bantuan sosial tersebut terkordinasi dan terencana , tersalurkan dengan tepat sasaran.

Menurutnya, dalam MoU tersebut, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi akan dilakukan pemantauan oleh pihak kepolisian.

"Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi kecemburuan dalam pendataan penerima. Kecemburuan itu bisa menimbulkan konflik, apalagikalau dalam penerimaannya ada unsur nepotisme," ujarnya.

"Unsur nepotisme yang dimaksudkan seperti pendataan keluarga, di mana keluarga yang seharusnya mendapat, tetapi tidak terdata. Justru sebaliknya keluarga yang sudah mampu masuk dalam pendataan. Itu yang diharapkan tidak terjadi lagi dengan adanya kerja sama yang dilakukan oleh Kemensos dan pihak kepolisian," kata Gubernur.

Dia berharap, ke depan penyaluran bantuan sosial betul-betul tepat sasaran sehingga masyarakat bisa menikmati dengan baik.

`Untuk itulah dibentuk tim yang melibatkan instansi lain seperti kepolisian, sehingga penyaluran bisa lebih transparan. Ini juga memperjelas bahwa dalam penyaluran bantuan sosial sama sekali tidak ada unsur politik," katanya

Perencanaan sudah ada dan terjadwal. Hanya saja, penyalurannya dari tahun ke tahun diharapkan lebih baik dan tepat sasaran. Karena di lapangan terkadang kisruh.

"Inilah yang betul-betul perlu dilakukan pengawasan. Itulah sebabnya, kita mengharapkan dalam pendataan dari Kemensos melakukan evaluasi dan update data setiap tahunnya, jangan sampai orang tadinya masuk kategori miskin, akan tetapi sudah mampu masih masuk dalam pendataan," tandas Gubernur.

Sedangkan, Kapolda Sulbar, Brigjen Pol. Baharudin Djafar mengatakan, penyaluran bantuan tidak ada kaitannya dengan unsur politik.

"Kalau di dalamnya ada unsur itu, Bawaslu yang melihatnya. Kami dari kepolisian hanya mengamankan dan memastikan bahwa program ini tepat sasaran. Dalam video conference?itu juga hadir dari DPR RI memastikan bahwa kerjasama ini murni tidak ada nuansa politik. Kalau memang terbukti ada pelanggaran, ya akan diproses," tegasnya.
Pewarta :
Editor: M Darwin Fatir
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar