Komisi I DPR sebut Sulsel masuk kerawanan pemilu
Makassar (Antaranews Sulsel) - Komisi I DPR RI menyebutkan wilayah Sulawesi Selatan masih masuk dalam salah satu daerah indeks kerawanan Pemilu cukup tinggi.
"Indeks kerawanan pemilu ini banyak faktor yang mempengaruhi antara lain, menyangkut masalah sosial politik kemudian peserta pemilu dan transparansi penyelenggaraan pemilunya," sebut Ketua Tim Komisi I DPR, Syarifuddin Hasan di Markas Kodam XIV Hasanuddin, Makassar, Kamis.
Kedatangan rombongan Komisi I DPR di markas TNI di Kota Makassar tersebut untuk melakukan pertemuan terkait dengan kunjungan spesifik pengamanan Pemilu 17 April 2019. Tidak hanya di Sulsel, rombongan juga mengunjungi Provinsi Sumatera Utara.
"Kedatangan ke di sini untuk menilai dan melihat sejauh mana persiapan Kodam XIV Hasanuddin dalam mempersiapkan diri membantu kepolisian dalam menghadapi pengamanan pemilu," tuturnya kepada wartawan usai pertemuan itu.
Pihaknya juga memberikan masukan-masukan pada pertemuan itu sesuai dengan pengalaman yang lalu bahwa Sulsel bisa dikendalikan selama aparat keamanan bisa bekerja secara maksimal.
"Kami berikan masukan sesuai pengalaman. Kita harapkan pelaksanaan pemilu April nanti bisa dilakukan secara transparan dan terbuka, adil dan insya allah kita akan melihat hasilnya," tambah politisi Demokrat ini.
Terkait dengan penyelenggara pemilu itu sendiri, lanjut Syarif, bagaimana menjalankan amanah yang diberikan kepadanya, termasuk partisipasi masyarakat serta jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah diakomodir dengan baik.
"Jadi, ini yang nanti menjadi ukuran. Dari pengalaman-pengalaman lalu, Sulsel yang termasuk (kerawanan) perlu kita amati dan amankan supaya indeks kerawanannya bisa renggang," tambah dia.
Sementara Kepala Staf Kodam (Kasdam) XIV Hasanuddin Brigjen TNI Budi Sulistijono usai pertemuan kepada awak media menegaskan pihaknya siap menerjunkan pasukan untuk membantu kepolisian dalam pengamanan pemilu. "Kami siap membantu dalam hal pengamanan. Kesiapan prajurit juga sudah dipersiapkan. Pasukan nantinya siap diturunkan untuk mengamankan pemilu," tegasnya.
Selain itu, Kodam XIV Hasanuddin memberikan perbantuan pengamanan di kepolisian pada tiga wilayah yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara.
Personel yang dilibatkan sesuai dengan koordinasi masing-masing Polda dan sesuai aturan dengan membantu satu pleton setiap Polres di kabupaten kota. Selain itu, menyiapkan pasukan untuk mendukung hal-hal yang bisa saja terjadi.
"Untuk Sulsel, ada Korem Batalyon 726. Kalau Polres butuh pasukan, Kodim minta ke Danrem selanjutnya menurunkan Batalyon 726. Wilayah Barat ada Korem 142, kalau ada Kodim membutuhkan Danrem punya kekuatan personel Batalyon 721. Begitu pun di Tenggara sama juga," ungkapnya.
Sedangkan untuk penindakan bagi oknum yang ingin mengacaukan pesta demokrasi, Budi menambahkan pihaknya tidak segan-segan mengambil tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Indeks kerawanan pemilu ini banyak faktor yang mempengaruhi antara lain, menyangkut masalah sosial politik kemudian peserta pemilu dan transparansi penyelenggaraan pemilunya," sebut Ketua Tim Komisi I DPR, Syarifuddin Hasan di Markas Kodam XIV Hasanuddin, Makassar, Kamis.
Kedatangan rombongan Komisi I DPR di markas TNI di Kota Makassar tersebut untuk melakukan pertemuan terkait dengan kunjungan spesifik pengamanan Pemilu 17 April 2019. Tidak hanya di Sulsel, rombongan juga mengunjungi Provinsi Sumatera Utara.
"Kedatangan ke di sini untuk menilai dan melihat sejauh mana persiapan Kodam XIV Hasanuddin dalam mempersiapkan diri membantu kepolisian dalam menghadapi pengamanan pemilu," tuturnya kepada wartawan usai pertemuan itu.
Pihaknya juga memberikan masukan-masukan pada pertemuan itu sesuai dengan pengalaman yang lalu bahwa Sulsel bisa dikendalikan selama aparat keamanan bisa bekerja secara maksimal.
"Kami berikan masukan sesuai pengalaman. Kita harapkan pelaksanaan pemilu April nanti bisa dilakukan secara transparan dan terbuka, adil dan insya allah kita akan melihat hasilnya," tambah politisi Demokrat ini.
Terkait dengan penyelenggara pemilu itu sendiri, lanjut Syarif, bagaimana menjalankan amanah yang diberikan kepadanya, termasuk partisipasi masyarakat serta jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah diakomodir dengan baik.
"Jadi, ini yang nanti menjadi ukuran. Dari pengalaman-pengalaman lalu, Sulsel yang termasuk (kerawanan) perlu kita amati dan amankan supaya indeks kerawanannya bisa renggang," tambah dia.
Sementara Kepala Staf Kodam (Kasdam) XIV Hasanuddin Brigjen TNI Budi Sulistijono usai pertemuan kepada awak media menegaskan pihaknya siap menerjunkan pasukan untuk membantu kepolisian dalam pengamanan pemilu. "Kami siap membantu dalam hal pengamanan. Kesiapan prajurit juga sudah dipersiapkan. Pasukan nantinya siap diturunkan untuk mengamankan pemilu," tegasnya.
Selain itu, Kodam XIV Hasanuddin memberikan perbantuan pengamanan di kepolisian pada tiga wilayah yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara.
Personel yang dilibatkan sesuai dengan koordinasi masing-masing Polda dan sesuai aturan dengan membantu satu pleton setiap Polres di kabupaten kota. Selain itu, menyiapkan pasukan untuk mendukung hal-hal yang bisa saja terjadi.
"Untuk Sulsel, ada Korem Batalyon 726. Kalau Polres butuh pasukan, Kodim minta ke Danrem selanjutnya menurunkan Batalyon 726. Wilayah Barat ada Korem 142, kalau ada Kodim membutuhkan Danrem punya kekuatan personel Batalyon 721. Begitu pun di Tenggara sama juga," ungkapnya.
Sedangkan untuk penindakan bagi oknum yang ingin mengacaukan pesta demokrasi, Budi menambahkan pihaknya tidak segan-segan mengambil tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.