Kodam Hasanuddin siapkan 7.000 prajurit amankan pemilu

Kamis, 17 Januari 2019 21:05 WIB

Kepala Staf Kodam XIV Hasanuddin, Brigjen TNI Budi Sulistijono memberikan keterangan di Markas Kodam, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, (17/1) (Darwin fatir)

"Jadi statusnya seperti itu saya sampaikan, satu pleton diperbantukan kepada Polres untuk BKO dibawah kendali operasi. Pengendalian sepenuhnya kepada teman-teman dari Polda dan Polres," katanya usai pertemuan dengan Komisi I DPR RI di Markas Kodam se

Makassar (Antaranews Sulsel) - Kodam XIV Hasanuddin telah menyiapkan prajurit yang akan ditugaskan mengamankan proses Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden pada 17 April 2019.

"Kami di Kodam ini memiliki personil lebih dari 15 ribu, tapi sesuai yang dibutuhkan teman-teman dari kepolisian, dikerahkan kurang lebih 7.000 personil," sebut Kepala Staf Kodam XIV Hasanuddin, Brigjen TNI Budi Sulistijono di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis.

Menurut dia, untuk kesiapan kodam dalam hal pengamanan Pemilu Legislatif dan Presiden dan sesuai dengan tugas pokok TNI untuk memperbantukan tugas Kepolisan Daerah (Polda) di tiga wilayah provinsi seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara.

Sementara jumlah personil yang diperbantukan, kata dia, sesuai dengan hasil koordinasi bersama Polda-polda tersebut dengan membantu (BKO) diturunkan satu Pleton di tiap-tiap ?Polres, artinya pada setiap kabupaten di wilayah setempat.

Di samping itu, pihaknya juga menyiapkan pasukan guna memsupport kemungkinan ada hal-hal terjadi bila mana ada penambahan pasukan untuk pengamanan.

Untuk wilayah Sulsel, Budi menjelaskan, merupakan tanggungjawab Korem dengan pasukan Batalyon 726. Sehingga kalau Polres membutuhkan pasukan, berarti Kodim meminta kepada Komandan Korem (Danrem) segera meberikan bantuan yang disiapkan Batalyon 726. Sedangakan di wilayah Sulbar, adalah tanggungjawab Korem 142. Bila mana Kodim membutuhkan, Danrem punya kekuatan personil dari Batalyon 721.

Kemudian di wilayah Sulawesi Tenggara, tugasnya sama, begitu ada kebutuhan personil untuk penambahan pengamanan Danrem mengalokasikan dari Batalyon 725. "Apabila Korem-korem tadi kekurangan boleh minta ke Panglima Kodam (Pangdam). Kita ada Batalyon 700, Batalyon Kavaleri dan Batalyon Zen Zipur untuk mendukung itu," beber dia.

Dari total pasukan yang akan diturunkan pengamanan sebanyak 7.000 prajurit, bila mana dari 7.000 prajurit, lanjutnya, misalnya tidak mampu atau ada kekurangan, maka sisa pasukan cadangan yang dimiliki Panglima Kodam tadi, akan diturunkan untuk dipergunakan optimal.

"Jadi statusnya seperti itu saya sampaikan, satu pleton diperbantukan kepada Polres untuk BKO dibawah kendali operasi. Pengendalian sepenuhnya kepada teman-teman dari Polda dan Polres," katanya usai pertemuan dengan Komisi I DPR RI di Markas Kodam setempat.

"Apabila kekurangan kita punya Bakops. Panglima punya pasukan yang sudah disiapkan. Pasukan inilah yang disiapkan mendukung pengamanan atas perintah langsung Panglima Kodam XIV Hasanuddin," tambahnya.

Mengenai dengan titik kerawanan di Sulsel seperti yang disebutkan Ketua Tim Komisi I DPR melalui Syarif Hasan usai pertemuan kepada wartawan, Budi menegaskan untuk titik kerawanan di Sulsel telah dilakukan antisipasi.

Untuk titik kerawanan, lanjutnya, dilihat dan antisipasi seperti kegiatan Pilkada sebelumnya, misalnya ada unjukrasa, atau hal kurang berkenang dari pendukunnya.

Perwira TNI ini menyebutkan, dari pengalaman beberapa kasus Pilkada lalu misalnya di Kabupaten Gowa hingga adanya insiden pembakaran sudah diantisipasi.

Selain daerah itu, TNI juga mengantisipasi daerah kategori rawan seperti di Kota Makassar, Palopo, Pare-pare dan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) yang sempat memanas pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 Juni 2018.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.