Mamuju (Antaranews Sulsel) - Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris mengatakan, transmigrasi dapat menjadi lokomotif perubahan di daerah itu, baik di sektorpembangunan maupun ekonomi.
"Adanya transmigrasi di daerah ini dapat menjadi lokomotif perubahan yang dapat membawa Sulbar keluar dari ketertinggalan," kata Muhammad Idris, pada rapat koordinasi (rakor) Ketransmigrasi Sulbar yang berlangsung di Hotel D?Maleo dan Convention Mamuju, Selasa.
Menurutnya, keberadaan transmigrasi di Sulbar, merupakan konsekuensi sebagai daerah yang baru, sehingga hal itu sangat penting demi perkembangan pembangunan.
"Makin banyak warga di Sulbar, pergerakan roda perekonomian makin cepat," ujarnya.
Sebagai daerah yang sangat berkomitmen terhadap pembangunan dan pengembangan transmigrasi, kata dia, Sulbar harus memberikan perhatian total dan memberikan kesan yang baik terhadap warga transmigran.
Terkait pelaksanaan rakor, Muhammad Idris mengapresiasi Dinas Transmigrasi Sulbar yang menyelenggarakan kegiatan itu.
Upaya tersebut, kata dia, sebagai wujud keseriusan terhadap pelaksanaan program transmigrasi.
Ia berharap, melalui rakor tersebut dapat terbangun kolaborasi yang tinggi, sehingga ke depan pelaksanakan program ketransmigrasian dapat berjalan dengan baik.
Sementara, Sekretaris Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2 Trans) Chamidun Daim mengemukakan, perkembangan ketransmigrasian dari zaman dulu dan sekarang tuntutannya berbeda, sehingga kualitas penyelenggaraan transmigrasi harus lebih ditingkatkan lagi setiap tahunnya.
"Kualitas harus kita tingkatkan dari tahun ke tahun, dimulai dari tahap perencanaan sampai pada penetapan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) dan tentunya didukung data-data yang sesuai dengan aturan yang ada," kata Chamidun.
Ia berharap dengan dilaksanakannya rakor tersebut, program transmigrasi di Sulbar dapat lebih dikembangkan lagi.
Sedangkan Kepala Dinas Transmigrasi Sulbar Herdin Ismail menyampaikan, rakor ketransmigrasian itu sebagai wadah menampung segalasaran dan permasalahan terkait ketransmigrasian.
Pada kesempatan itu, Herdin mengungkapkan, pada 2019 akan dicanangkan pensertifikatan lebih 1.000 persil.
"Insya Allah atas kerjasama kepala BPN, akan dilakukan pensertifikatan lebih 1.000 lebih dengan catatan Dinas Transmigrasi kabupaten memberikan dukungan penetapan patok yang jelas terhadap lahan yang akan disertifikatkan," kata Herdin.
Berita Terkait
Kesbangpol Sulbar mengantisipasi potensi kerawanan jelang Idul Fitri
Jumat, 29 Maret 2024 18:46 Wib
Sulbar siapkan regulasi jasa konstruksi untuk keselamatan pekerja
Jumat, 29 Maret 2024 18:44 Wib
DPRD dan Pemprov Sulbar matangkan Ranperda RTRW
Jumat, 29 Maret 2024 18:35 Wib
Bawaslu Sulbar memperkuat pemahaman regulasi hadapi PHPU
Kamis, 28 Maret 2024 23:26 Wib
Bawaslu Sulbar mengevaluasi pelaksanaan pemilu
Kamis, 28 Maret 2024 2:24 Wib
DPRD Sulbar menyusun Ranperda kemudahan berinvestasi
Kamis, 28 Maret 2024 2:23 Wib
Sinergisitas pemprov dan DPRD menghasilkan 24 penghargaan untuk Sulbar
Rabu, 27 Maret 2024 20:42 Wib
Bawaslu Sulbar meningkatkan kapasitas pengawas hadapi pilkada serentak
Rabu, 27 Maret 2024 1:48 Wib