Pemkot Makassar berlakukan Smart TP4D awasi proyek

id walikota makassar,moh ramdhan pomanto,Smart TP4D,Smart TP4D awasi proyek

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto (kiri) bersama Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Dicky Rahmat Raharjo (kanan) dan Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Makassar, Fuad Aziz (tengah) saat rapat koordinasi persiapan, pelaksanaan Smart TP4D lingkup Pemkot Makassar di hotel Claro Makassar, Sulsel, Senin (4/2/2019). (FOTO/Antaranews Sulsel/Darwin Fatir)

"Akan mudah termonitor sejak awal apalagi notifikasinya berbunyi kalau ada proyek yang tidak sesuai...
Makassar (Antaranews Sulsel) - Pemerintah Kota Makassar menggandeng Kejaksaan Negeri Makassar dengan segera memberlakukan program Smart Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) guna mengawasi seluruh proyek pemerintah setempat.?

"Ini program pertama kali di Indonesia, untuk bisa melihat progres proyek. Ide ini tentang inovasi terbarukan. Smart TP4D merupakan perintah presiden untuk mengawal tiap proses pembangunan. Bagi Makassar ini hal yang luar biasa," tutur Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, pada rapat koordinasi di hotel Claro Makassar, Senin.

Menurut dia, Smart TP4D adalah inovasi terbaru yang digagas kejaksaan dalam hal mengawal tiap proses pembangunan. Sehingga proyek "high risk" atau proyek besar yang dilaksanakan SKPD di Lingkup Pemkot Makassar masuk dalam sistem pengawasan tersebut

Selain itu, program ini merupakan langkah dalam mewujudkan transparansi. Sebab, hanya tranparansi yang mampu menyelamatkan suatu pemerintahan. Asal pengawas setiap proyek harus orang berintegritas.

"Akan mudah termonitor sejak awal apalagi notifikasinya berbunyi kalau ada proyek yang tidak sesuai," ujar pria disapa akrab Danny Pomanto ini.

Danny juga meminta Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa segera menyiapkan `line up` proyek untuk dicatatakan ke Smart TP4D. Tidak hanya sistem TP4D, Pemkot telah memiliki Lembaga Pemantau Independen (LPI) yang ikut mengawasi proyek pemerintah kota.

"Semua line up proyek segera dibuat supaya langsung kita masukkan ke Smart TP4D. Laporan harian dan laporan mingguan harus menjadi bahan report kita," sebut mantan staf ahli tata kota ini.

Kendati demikian, kata dia, berdasarkan data masuk dari sistem aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) berbasis Web (Web based), baru enam dari 51 SKPD lingkup Pemkot masing-masing Dinas Prasarana Umum (PU), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Infokom, Dinas Tenaga Kerja dan Sekertariat Daerah (Setda).

"Masih ada 45 SKPD yang belum menginput proyeknya ke sistem SiRUP. Saya berharap akhir bulan ini semua sudah memasukkan. Untuk proyek high risk atau besar seperti bangunan atau jembatan sebaiknya dipasangkan kamera agar mudah mengawasinya," beber dia.

Program Smart TP4D tersebut, tambah dia, adalah bagian dari transparansi proyek yang terdeksi sejak dini dan akan mudah diketahui sejak awal dibandingkan dari metode yang lama. Selain itu akan mudah di monitor pihak kejaksaan apabila ada yang tidak jelas.

Selain itu, seluruh proyek tidak terkecuali yang belum ditender yang sifatnya belanja daerah harus dimasukkan ke dalam sistem Smart TP4D. Kalapun ada yang mau coba-coba menggunakan modus lama, maka akan cepat ketahuan.

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Dicky Rahmat Raharjo dalam pertemuan itu memberikan apresiasi terhadap Pemkot Makassar karena respon begitu cepat, apalagi wali kota ikut mengawasi terkait sistem tersebut.

Kendati Smart TP4D masih dalam tahap persiapan, lanjut Dicky, seiring waktu akan berjalan sesuai dengan harapan, meski masih perlu pembenahan-pembenahan utamanya pada sistem keamanan program Smart TP4D itu.

"Melihat kondisi seperti ini, kami tentu bisa memberikan pelayanan kepada Pemeritah kota termasuk memonitoring proyek secara real time sesuai dengan progresnya," katanya.

Pihaknya berharap sistem dalam aplikasi tersebut bisa berjalan dengan baik, apalagi dibuatkan Peraturan Wali Kota sebagai mengikatnya sehingga akan semakin kuat pengawasan proyek-proyek pemerintah termasuk barang dan jasa.

"Konten-kontennya benar-benar smart. Smart TP4D ini salah satu alat untuk membangun akuntabilitas dan transparansi kita agar semua proyek-proyek bisa dideteksi sejak dini bila ada pelanggaran," papar dia.

Sedangkan Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Makassar, Fuad Aziz mengemukakan, instruksi wali kota akan segera ditindaklanjuti dengan percepatan pelaksanaan SiRUP pada setiap SKPD dengan menugaskan tim percepatan.

"Kami akan roadshow, kalau perlu kita buatkan workshop dan digilir waktunya minimal lima SKPD per hari kita bimbing untuk melakukan penginputan setiap satu minggu. Ini untuk mengindentifikasi apakah sudah mulai dari sistem perencanaan, persiapan hingga pelaksanaan proyek. Ditargetkan akhir bulan ini selesai," tambahnya.

Rapat koordinasi persiapan, pelaksanaan Smart TP4D lingkup Pemkot Makassar Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekertariat Kota tersebut dihadiri kepala SKPD, Direktur Perusda, pejabat Kejaksaan Negeri Makassar dan sejumlah mitra pemerintah setempat.
Pewarta :
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar