Mensos serahkan bantuan PKH-BPNT di Makassar
"Harapan kami kepada penerima bantuan bisa digunakan dengan baik. Dan di masa pemerintahan sekarang (Jokowi) jumlah penduduk miskin di Indonesia dari tahun ke tahun terus menurun," kata Mensos
Makassar (Antaranews Sulsel) - Menteri Sosial(Mensos), Agus Gumiwang Kartasasmita menyerahkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap I tahun 2019 dan?program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di hadapan 1.000 warga penerima manfaat di gedung Celebes Convention Center (CCC) Makassar, Sulawesi Selatan.
"Harapan kami kepada penerima bantuan bisa digunakan dengan baik. Dan di masa pemerintahan sekarang (Jokowi) jumlah penduduk miskin di Indonesia dari tahun ke tahun terus menurun," katanya di Makassar, Rabu.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kata dia, angka kemiskinan di Indonesia kembali turun dari 9,82 persen ke 9,66 persen. Hal ini menunjukkan pemerintahan Jokowi sangat serius memerangi kemiskinan dan ketimpangan di tengah masyarakat.
Program yang berkontribusi sangat besar terhadap penurunan angka kemiskinan, menurut dia, adalah PKH yang terintegrasi dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Beras Sejahtera (Rastra).
Kontribusi ini tentu tidak dapat lepas dari sumbangsih dan kerja keras dar Sumber Daya Alam (SDM) PKH dan Pilar Sosial dalam menyukseskan penyelenggaraan PKH dan Program BPNT/Rastra.
Di Provinsi Sulawesi Selatan, ada sebanyak 298 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH serta 451 ribu KPM penerima BPNT/Rastra dengan total Bansos senilai Rp458 miliar.
Pada 13 kabupaten di Sulsel, bantuan pangan masih berbentuk Rastra. Pemerintah pada 2019 menargetkan penerima bantuan pangan Rastra seluruhnya akan beralih ke BPNT.
Masa pemerintahan Jokowi, jumlah KPM PKH terus meningkat dari 2,79 juta KPM pada 2014 menjadi 10 juta KPM sejak 2018. Sementara KPM BPNT meningkat dari 1,3 juta di 2017 menjadi 10 juta pada 2018, dan ditargetkan 2019 menjadi 15,6 juta.
"Ada salam dari bapak Presiden Jokowi dengan menyampaikan komitmen untuk menambah jumlah KPM PKH pada 2020 menjadi 15,6 juta KPM. Ini berarti, harapannya seluruh KPM BPNT juga masuk sebagai peserta PKH," ujar Mensos.
Dari sisi dan, ternyata anggaran BPNT secara nasional untuk tahun anggaran 2019 sebesar Rp20,5 triliun. Sementara anggaran PKH meningkat drastis dari Rp5,6 triliun pada 2014 menjadi Rp32,65 triliun di 2019.
Untuk tahap I Tahun 2019 ini, pemerintah telah menyalurkan Bansos PKH sebesar Rp 12,1 triliun. Saat ini secara nasional PKH-BPNT melibatkan hampir 40 ribu SDM PKH dan puluhan ribu pilar sosial yang terdiri dari Korteks BPNT, TKSK, dan Pekerja Sosial Masyarakat. Di Sulsel terdapat 1.200 SDM PKH.
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, R Harry Hikmat, dalam pemaparannya menyatakan pada 2019 alokasi anggaran PKH secara nasional ditingkatkan yang semula Rp19,2 trilliun pada 2018, menjadi Rp34,4 trilliun.
BPNT pada 2018 semula mencakup 10 juta KPM, pada 2019 menjadi 15,6 juta KPM.
Penyaluran Bansos PKH yang semula dicairkan Februari, Mei, Agustus dan November menjadi Januari, April, Juli dan Oktober. Skema bantuan yang sebelumnya flat menjadi non-flat atau bervariasi.
Sedangkan indeks Bansos PKH pada 2019 disesuaikan dengan beban kebutuhan keluarga pada aspek kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.
"Jumlah bantuan yang nanti diterima KPM menjadi bervariasi tergantung komponen yang dimiliki dengan pembatasan maksimal untuk empat orang per keluarga," katanya.
Selain itu dilaporkan realisasi penyaluran masing-masing Bansos secara nasional per 4 Februari, untuk PKH mencapai 89,40 persen dan BPNT mencapai 90.88 persen.
Bantuan Sosial PKH dan BPNT ?tahap I tahun 2019, yang disalurkan untuk Provinsi Sulsel senilai Rp458,3 miliar lebih. Bansos PKH dan BPNT ?tahap I 2019 untuk Kota Makasar sebanyak Rp34 miliar lebih
Rinciannya, Bansos PKH Rp30,3 miliar lebih. Bansos BPNT Rp3,7 miliar lebih.
Peserta yang hadir saat penyerahan sebanyak 1.000 orang terdiri KPM penerima PKH dan BPNT dari empat kecamatan masing-masing Kecamatan Mariso, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Ujung Pandang dan Kecamatan Wajo. SDM Pendamping dan APD PKH 75 orang.
"Kami hadirkan juga KPM PKH graduasi mandiri sebanyak dua orang dan tiga orang anak PKH berprestasi di bidang Pendidikan dan Seni. Sebagai apresiasi kepada anak berprestasi, BRI telah menyiapkan tabungan pelajar masing-masing senilai Rp350 ribu," ujar Harry.
Hadir pula dalam acara tersebut, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, Kepala Dinas sosial setempat, staf ahli Kemensos, dan sejumlah undangan lainnya.
"Harapan kami kepada penerima bantuan bisa digunakan dengan baik. Dan di masa pemerintahan sekarang (Jokowi) jumlah penduduk miskin di Indonesia dari tahun ke tahun terus menurun," katanya di Makassar, Rabu.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kata dia, angka kemiskinan di Indonesia kembali turun dari 9,82 persen ke 9,66 persen. Hal ini menunjukkan pemerintahan Jokowi sangat serius memerangi kemiskinan dan ketimpangan di tengah masyarakat.
Program yang berkontribusi sangat besar terhadap penurunan angka kemiskinan, menurut dia, adalah PKH yang terintegrasi dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Beras Sejahtera (Rastra).
Kontribusi ini tentu tidak dapat lepas dari sumbangsih dan kerja keras dar Sumber Daya Alam (SDM) PKH dan Pilar Sosial dalam menyukseskan penyelenggaraan PKH dan Program BPNT/Rastra.
Di Provinsi Sulawesi Selatan, ada sebanyak 298 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH serta 451 ribu KPM penerima BPNT/Rastra dengan total Bansos senilai Rp458 miliar.
Pada 13 kabupaten di Sulsel, bantuan pangan masih berbentuk Rastra. Pemerintah pada 2019 menargetkan penerima bantuan pangan Rastra seluruhnya akan beralih ke BPNT.
Masa pemerintahan Jokowi, jumlah KPM PKH terus meningkat dari 2,79 juta KPM pada 2014 menjadi 10 juta KPM sejak 2018. Sementara KPM BPNT meningkat dari 1,3 juta di 2017 menjadi 10 juta pada 2018, dan ditargetkan 2019 menjadi 15,6 juta.
"Ada salam dari bapak Presiden Jokowi dengan menyampaikan komitmen untuk menambah jumlah KPM PKH pada 2020 menjadi 15,6 juta KPM. Ini berarti, harapannya seluruh KPM BPNT juga masuk sebagai peserta PKH," ujar Mensos.
Dari sisi dan, ternyata anggaran BPNT secara nasional untuk tahun anggaran 2019 sebesar Rp20,5 triliun. Sementara anggaran PKH meningkat drastis dari Rp5,6 triliun pada 2014 menjadi Rp32,65 triliun di 2019.
Untuk tahap I Tahun 2019 ini, pemerintah telah menyalurkan Bansos PKH sebesar Rp 12,1 triliun. Saat ini secara nasional PKH-BPNT melibatkan hampir 40 ribu SDM PKH dan puluhan ribu pilar sosial yang terdiri dari Korteks BPNT, TKSK, dan Pekerja Sosial Masyarakat. Di Sulsel terdapat 1.200 SDM PKH.
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, R Harry Hikmat, dalam pemaparannya menyatakan pada 2019 alokasi anggaran PKH secara nasional ditingkatkan yang semula Rp19,2 trilliun pada 2018, menjadi Rp34,4 trilliun.
BPNT pada 2018 semula mencakup 10 juta KPM, pada 2019 menjadi 15,6 juta KPM.
Penyaluran Bansos PKH yang semula dicairkan Februari, Mei, Agustus dan November menjadi Januari, April, Juli dan Oktober. Skema bantuan yang sebelumnya flat menjadi non-flat atau bervariasi.
Sedangkan indeks Bansos PKH pada 2019 disesuaikan dengan beban kebutuhan keluarga pada aspek kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.
"Jumlah bantuan yang nanti diterima KPM menjadi bervariasi tergantung komponen yang dimiliki dengan pembatasan maksimal untuk empat orang per keluarga," katanya.
Selain itu dilaporkan realisasi penyaluran masing-masing Bansos secara nasional per 4 Februari, untuk PKH mencapai 89,40 persen dan BPNT mencapai 90.88 persen.
Bantuan Sosial PKH dan BPNT ?tahap I tahun 2019, yang disalurkan untuk Provinsi Sulsel senilai Rp458,3 miliar lebih. Bansos PKH dan BPNT ?tahap I 2019 untuk Kota Makasar sebanyak Rp34 miliar lebih
Rinciannya, Bansos PKH Rp30,3 miliar lebih. Bansos BPNT Rp3,7 miliar lebih.
Peserta yang hadir saat penyerahan sebanyak 1.000 orang terdiri KPM penerima PKH dan BPNT dari empat kecamatan masing-masing Kecamatan Mariso, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Ujung Pandang dan Kecamatan Wajo. SDM Pendamping dan APD PKH 75 orang.
"Kami hadirkan juga KPM PKH graduasi mandiri sebanyak dua orang dan tiga orang anak PKH berprestasi di bidang Pendidikan dan Seni. Sebagai apresiasi kepada anak berprestasi, BRI telah menyiapkan tabungan pelajar masing-masing senilai Rp350 ribu," ujar Harry.
Hadir pula dalam acara tersebut, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, Kepala Dinas sosial setempat, staf ahli Kemensos, dan sejumlah undangan lainnya.