Wagub Sulsel keluarkan edaran larangan merokok ASN

id wakil gubernur sulsel,andi sudirman sulaiman,larangan merokok,asn pemprov sulsel

Ilustrasi. Seorang perempuan melintas di depan spanduk bertuliskan kawasan bebas rokok di Makassar, Sulawesi Selatan. FOTO ANTARA/Dewi Fajriani

Makassar (Antaranews Sulsel) - Wakil Gubernur Sulawesi-Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengeluarkan surat edaran tentang implementasi aturan penegasan pelaksanaan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintahan Provinsi Sulsel khususnya larangan merokok di area bebas asap rokok di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar.

Hal tersebut dilakukan setelah Andi Sudirman melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) dan mendapati salah satu ASN yang sedang merokok di kawasan tanpa rokok, di dalam gedung Kantor Gubernur Sulsel.

"Karena waktu shalat masih cukup lama, Pak Wagub menyempatkan diri untuk silaturahmi di ruangan-ruangan koridor sepanjang perjalanan ke masjid. Pak Wagub naik di lantai tiga Kantor Balitbangda dan menemukan staf yang bekerja sambil merokok dalam ruangan," Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Pemprov Sulsel, Ikbal Suhaeb di Makassar, Sabtu.

Setelah menegur, kata dia, Andi Sudirman langsung menginstruksikan kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov, agar taat pada Peraturan Gubernur tentang larangan merokok di kawasan perkantoran.

"Jadi, Wagub Sulsel mengingatkan staf tersebut tentang Perda Sulsel mengenai area bebas rokok. Beliau juga menyampaikan pada yang bersangkutan, selain melanggar Perda juga merusak kesehatan. Karena, merokok di ruang ber AC dan ada beberapa staf lainnya yang korban akibat asap rokok tersebut," ujar Ikbal.

Ikbal juga mengaku sudah memperingati yang bersangkutan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Sebagaimana diatur dalam PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Di dalam Perda ini, setiap oknum yang melanggar Perda tersebut, akan dipidana selama tiga bulan dan denda Rp 1 juta.
Pewarta :
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar