Makassar (Antaranews Sulsel) - Dewan Pers mengingatkan kepada media untuk terus menyajikan pemberitaan berimbang dan memberi pendidikan politik kepada masyarakat ditengah pesta demokrasi Pemilu serentak 17 April 2019 untuk memilih pemimpin terbaik serta keterwakilannya di dewan.
"Ini kesempatan bagi media untuk membuka peluang sebanyak mungkin ikut melakukan pendidikan politik, ingat pers adalah bagian dari pilar keempat demokrasi," sebut Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat.
Menurutnya, dalam waktu dekat akan memasuki masa kampanye, dimana seluruh iklan kampanye mungkin akan dikoordinir oleh KPU. Hanya saja, sampai sekarang tidak ada promosi atau informasi nama-nama Calon Legislatif (Caleg) yang mungkin layak dipilih.
Meskipun keterbatasan media dalam memperoleh iklan kampanye sangat kecil dibandingkan pada pemilu lalu, namun hal itu tidak menjadi? kendala utama dalam memberikan infromasi pendidikan politik ke publik.
Untuk itu, lanjut pria akrab disapa Stanley disela kegiatan Workshop Peliputan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden di hotel Four Poin by Sheraton Makassar, media perlu mendorong supaya Caleg terbaik bisa dipilih masyarakat.
Pemilu bukan hanya masalah Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebut dia, tetapi Pemilu juga memilih anggota DPR, DPRD provinsi maupun kabupaten kota dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Sementara wacana untuk membuka kembali tentang profil rekam jejak para Caleg dan anggota DPD, kata dia, ini sama sekali tidak ada di media, semuanya sibuk berbalas pantun dan saling menyerang antara pasangan Capres 01 dan 02 ataupun Tim suksesnya.
"Selama ini kampanye itu elitis, hanya di televisi nasional besar yang kemudian melibatkan isu-isu hanya berpusat kepada Capres-Cawapres, sementara Caleg dan DPD tidak mendapat porsi sepantasnya," beber Stanley.
Selain itu, kritik secara sehat seharusnya dialamatkan bukan hanya kepada paslon, tapi kepada partai, kepada Caleg serta kepada anggota DPD agar masyarakat tahu rekam jejak mereka mana yang layak dipilih nanti.
Tidak sampai disitu persoalannya, sejauh ini pendidikan politik belum ada memberikan tempat kepada masyarakat terutama dari kelompok formal, kelompok disabilitas, kelompok masyarakat miskin kota, kemudian lansia, termasuk apa harapan mereka terhadap pemimpin politik lima tahun depan.
"Media diingatkan tidak terlalu konsentrasi ke Capres dan Tim sukses, berikan ruang liputan kepada calon legislatif yang mewakili kita dari Sabang sampai Merauke begitupun juga anggota DPD," tutur dia.
"Nah kami dorong sekarang, saatnya media berperan meskipun waktunya tidak panjang lagi, sangat sempit untuk memberitakan hal ini padahal itu diperlukan oleh publik," katanya lagi.
Pihaknya berharap partisipasi pemilih Pemilu kali ini bisa meningkat, sebab sepanjang Pemilu yang lalu, golongan putih (golput) lebih tinggi dari peraih suara terbanyak partai politik yang memenangkan Pemilu 2014.
"Tidaklah menarik memberitakan perdebatan Capres Cawapres maupun tim suksesnya berbalas pantun. Lebih baik anda (wartawan) memberitakan isu lokal dengan mengangkat para Caleg yang memiliki kompetensi baik kabupaten kota maupun provinsi termasuk mewakili nanti di pusat, dinamikanya akan lebih menarik," harap mantan Komisioner Komnas HAM ini.
Berita Terkait
Dewan Pers siap mendampingi sengketa pers di PN Makassar
Senin, 25 Maret 2024 1:04 Wib
Pakar membedah fenomena produk pers digugat Rp700 miliar di Makassar
Kamis, 21 Maret 2024 2:36 Wib
Aiman Witjaksono menghadirkan saksi ahli hukum pidana dan pers di PN Jaksel
Kamis, 22 Februari 2024 11:29 Wib
Dewan Pers menjelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"
Rabu, 21 Februari 2024 17:29 Wib
Menteri BUMN harap LKBN ANTARA tidak menjadi sejarah
Minggu, 18 Februari 2024 19:52 Wib
Dewan Pers dan tiga capres-cawapres menggelar "Deklarasi Kemerdekaan Pers"
Minggu, 11 Februari 2024 1:19 Wib
Pers dan AI: Pesaing atau sekutu?
Sabtu, 10 Februari 2024 11:09 Wib
HPN 2024, Dirut LKBN ANTARA ingatkan perlu inovasi pers di era disrupsi digital
Jumat, 9 Februari 2024 21:29 Wib