Konsultasi regional Sulampua bahas program 2020-2024

id Pupr, Konsultasi Regional sulampua,dipa 2019,dirjen bina marga, Sugiyartanto

Konsultasi regional Sulampua bahas program 2020-2024

Suasana konsultasi Regional Sulampuia dengan Kemtenterian PUPR 2019 saat membahas program 2020-2024 di Makassar, Kamis (28 /2) malam. (FOTO ANTARA/S Mappong/19)

Makassar (ANTARA) - Konsultasi Regional untuk wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membahas program 2020-2024.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat memberikan sambutan yang diwakili Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis malam, mengatakan dasar pelaksanaan konsultasi Regional ini sebagai tindak lanjut dari penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2019 oleh Presiden Jokowi Widodo pada 11 Desember 2018.

Pentingnya konsultasi regional ini, lanjut Sugiyartanto, karena tahun ini Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 akan berakhir, sehinga segera memasuki periode RPJMN 2020-2024.

Menurut dia, periode berikutnya ini harus menghadapi lima tantangan besar yakni pertama pemerataan pembangunan wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi.

"Kesejangan pembangunan wilayah barat dan timur Indonesia itu dirasakan selama ini, kita berupaya agar tidak ada lagi jomplang (tidak berimbang)," katanya.

Tantangan kedua adalah harus mampu mendukung peningkatan investasi dan daya saing ekonomi. Ketiga, mampu mendukung percepatan pengentasan kemiskinan dan keempat adalah mendukung pemantapan ketahanan pangan,juga ketahanan air, dan energi.

Sedangkan tantangan terakhir adalah komitmen pembangunan infrastruktur terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pembangunan infrastruktur periode 2020-2024 harus mampu menjawab tantangan itu.

Sementara itu, Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono pada kesempatan yang sama mengatakan pengembangan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR kini menggunakan pendekatan berbasis wilayah atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).

Dia mengatakan seluruh wilayah di Indonesia dikelompokkan menjadi 35 WPS. Dalam kawasan WPS ini terdapat kawasan tematik yang dikembangkan seperti Kawasan Industri, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Pedesaan Prioritas Nasional dan lainnya.

Sebelum kegiatan Konsultasi Regional di Makassar ini dengan peserta dari Sulawesi, Maluku dan Papua, kegiatan serupa sudah digelar di Kota Mataram dengan peserta dari Kalimantan dan Nusa Tenggara.
Pewarta :
Uploader: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar