Mamuju (ANTARA) - Tim Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menggelar koordinasi dengan gerakan mandiri difabel (Gema) Difabel Kabupaten Mamuju, dalam rangka mendiskusikan pelayanan inklusif bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan secara umum.
"Pertemuan koodinasi ini adalah bagian dari gerakan Ombudsman untuk mengumpulkan data dan memetakan keluhan yang dialami oleh warga difabeldi Kabupaten Mamuju," Kepala Perwakilan Ombudsman Sulbar Lukman Umar di Mamuju, Jumat.
Ia mengatakan, dari koordinasi tersebut telah terkuak sejumlah fakta tentang kondisi pelayanan publik di Sulbar yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi hak kelompok difabel
"Sementara?salah satu asas pelayanan publik adalah kesamaan hak sebagaimana yang tertuang dalam Undang Unfang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik," katanya.
Menurut dia, Ombudsman sebagai salah satu Lembaga pengawas pelayanan publik akan terus menggalakkan kampanye tentang pelayanan publik bagi penyandang disabilitas.
"Pertemuan dengan Difabel ini juga diharapkan agar permasalahan yang dikeluhkan dapat mendapat perhatian pemerintah Daerah," katanya.
ia mengatakan, Ombudsman bersama? komunitas Gema Difabel Mamuju akan terus mendorong ?semua unit pelayanan publik memihak kepada kelompok rentan ini.
Sehingga lanjutnya Difabel dapat juga merasakan kenyamanan dalam menggunakan fasilitas publik yang ada nantinya, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016.
Berita Terkait
Palestina meninjau ulang kebijakannya terhadap AS menyusul veto di PBB
Minggu, 21 April 2024 9:54 Wib
Malaysia kecewa hak veto Amerika Serikat halangi Palestina jadi anggota penuh PBB
Jumat, 19 April 2024 17:56 Wib
Menteri PPPA minta kampanyekan "dare to speak up" menghadapi kekerasan
Rabu, 27 Maret 2024 16:03 Wib
Wakil Ketua MPR: Hak angket untuk merespons hasil pemilu bersifat kontraproduktif
Minggu, 25 Februari 2024 12:24 Wib
Yusril: Ketidakpuasan atas hasil pilpres selesaikan di MK bukan dengan hak angket
Jumat, 23 Februari 2024 0:19 Wib
Anggota DPR: Penggunaan hak angket untuk kecurangan pemilu tidak tepat
Kamis, 22 Februari 2024 11:02 Wib
Unhas kerja sama dengan UNICEF dukung program KKN
Rabu, 21 Februari 2024 17:35 Wib
Dewan Pers menjelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"
Rabu, 21 Februari 2024 17:29 Wib