Makassar (ANTARA) - Sedikitnya seratus orang perwakilan warga Kota Makassar bersama Lembaga Studi Kebijakan Publik dan KPUD Sulsel menandatangani petisi untuk Pemilu bersih dan menolak politik uang pada Pemilu 2019" sebagai upaya untuk mewujudkan Pemilu yang berkualitas.
Kampanye yang diprakarsai oleh Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan dengan pelibatan warga, juga berpesan untuk mengenali dan menelusuri rekam jejak para calon yang akan dipilih pada hari pemungutan suara 17 April 2019 mendatang kepada pengunjung "Car Free Day" (CFD) Boulevard, Makassar, Minggu.
Kegiatan itu diawali dengan jalan jauh di Jalan Boulevard, peserta tidak lupa memboyong spanduk berisikan pesan-pesan pentingnya warga menolak transaksi jual beli suara dan menjadi pemilih cerdas pada Pemilu 2019.
Koordinator aksi, Muhammad Ausan Haq mengatakan kampanye ini merupakan upaya menginformasikan masyarakat pentingnya memanfaatkan momen Pemilu 2019 untuk memilih pemimpin baik pada eksekutif maupun legislatif.
"Kampanye ini selain ditujukan kepada warga atau pemilih dewasa, kita juga akan menyasar para pemilih muda (milenial)," katanya.
Karena itu kampanye serupa akan digelar di berbagai kampus dan sekolah-sekolah menengah atas di Makassar.
Direktur Implementasi Program LSKP, Salma Tadjang menambahkan, selain mengajak masyarakat menjadi pemilih cerdas, yang perlu dikembangkan adalah mengajak warga menjadi pemantau agar setiap kecurangan yang terjadi dapat dilaporkan ke Bawaslu.
"Kita berharap masa kampanye yang tersisa 41 hari ini dapat dipergunakan oleh pemilih untuk betul-betul mengenal calon dan tidak mudah percaya pada berita-berita bohong yang selama ini banyak beredar," pungkasnya.
Hadir dalam kampanye ini anggota KPU Sulsel Faisal Amir, organisasi mahasiswa, kelompok-kelompok komunitas serta warga yang datang berbagai kelurahan se-Kota Makassar.
Berita Terkait
Presiden Yoon Suk Yeoel akan sampaikan pernyataan publik usai kalah Pemilu Korea Selatan
Selasa, 16 April 2024 6:31 Wib
KPU menilai tambahan alat bukti dari kubu 01 dan 03 tidak sesuai fakta
Senin, 15 April 2024 19:06 Wib
KPU optimistis MK putuskan hasil PHPU Pemilu 2024 sesuai kerangka hukum
Senin, 15 April 2024 19:05 Wib
KPU: Putusan MK atas perkara PHPU Pemilu 2024 bersifat erga omnes
Senin, 15 April 2024 19:03 Wib
KPU menyerahkan tambahan alat bukti pada sidang lanjutan PHPU Pilpres
Senin, 15 April 2024 19:01 Wib
Jimly berharap semua pihak terima putusan MK soal sengketa Pemilu 2024
Rabu, 10 April 2024 14:21 Wib
Pengamat: Putusan MK harus bisa diterima semua pihak
Sabtu, 6 April 2024 18:02 Wib
MK memulai rapat permusyawaratan hakim usai sidang PHPU Pilpres 2024
Sabtu, 6 April 2024 17:56 Wib