LSKP gelar dialog publik dorong perlindungan anak

id LSKP, dialog publik, peringatan hari perempuan internasional, Makassar

para penggiat kampanye stop kekerasan anak dan perempuan dalam rangkaian peringatan Hari Perempuan Internasional di Kabupaten Gowa, Sulsel, Minggu (10/3/2019). ANTARA Foto /HO /Humas LSKP

"Dialog publik ini menghadirkan stakeholder dan pemerhati masalah perempuan dan anak, " kata Manager Project Officer LSKP Salma Tadjang
Makassar (ANTARA) - Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) bersama APIK dalam memperingati Hari Perempuan Internasional menggelar dialog publik untuk mendorong perlindungan anak dari kekerasan dan pernikahan dini. 

"Dialog publik ini menghadirkan stakeholder dan pemerhati masalah perempuan dan anak, " kata Manager Project Officer LSKP Salma Tadjang disela dialog tersebut di Kabupaten Gowa, Sulsel, Minggu.

Sementara itu, dialog publik yang mengusung tema `Refleksi dan Peran Perempuan dalam Menyikapi Persoalan Ketidakadilan Perempuan, Kekerasan Seksual dan Perkawinan Anak" ini, dirangkaian dengan penandatanganan petisi untuk mengkampanyekan Pemilu bersih, dengan melakukan tanda tangan petisi, bagi bagi stiker anti politik uang dalam pemilu serta bagi bagi flayer yang berisi bahaya politik uang dalam pemilu 2019.

Sedang pembicara pada dialog publik itu adalah WR III Universitas Negeri Makassar (UIN) Alauddin Prof. DR, Aisyah Kara yang membahas pernikahan dini dari perpeksif agama Islam dan Kepala Puskesmas Pallanga Dr Gaffar yang berbicara tentang pernikahan anak dari sisi kesehatan.

Sementara Direktur Apik Sulsel Rosmiati Sain merilis data dari 364 kasus, urutan pertama diduduki kasus KDRT dan urutan kedua kasus kekerasan seksual dan 39 kasus pernikahan anak, sedang Andi Tenri Olle Yasin Limpo menyoroti pentingnya perempuan berpartisipasi dalam berbagai kehidupan untuk pengingkatan kualitas hidup masyarakat khsuusinya perempuan.

Baik Ros, sapaan akrab direktur APIK ini maupun Tenri mengingatkan bahwa saat ini ini adalah tahun politik, saatnya perempuan berpartisipasi, jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki sehingga momen WID ini dijadikan moment untuk merefleksikan bagaimana kualitas hidup perempuan saat ini.

Dalam peringatan WID ini APIK Sulsel bersama dengan organisasi pemerhati perempuan dan anak menyatakan bahwa;

Negara wajib memberikan perlindungan terhadap perempuan an anak yang mengalami diskriminasi dan ketidakadilan.

Selain itu mendesak pemerintah untuk membuat kebijakan yang dapat melindungi anak dari perkawinan anak dan memberikan sanksi bagi pihak-pihak yang membantu terjadinya perkawinan anak.

Peringatan Hari Perempuan Internasional yang bersamaan dengan momen Pemilu, saatnya perempuan di seluruh Indonesia bangkit dan membenahi diri, agar potensial tak kalah dengan laki-laki.
Pewarta :
Editor: Suriani Mappong
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar