Kemenristekdikti berhentikan 11 PTS di Sulawesi

id pts-dikti,jasruddin,lldikti wilayah ix sulawesi,snpt,izin pendirian pts,kemenristekdikti

Kemenristekdikti (id.wikipedia.org)

Makassar (ANTARA) - Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) pada awal bulan Februari 2019 telah menandatangani 11 surat keputusan yang mencabut Izin pendirian 11 perguruan tinggi swasta (PTS) di wilayah Sulawesi.

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IX Sulawesi, Jasruddin di Makassar, Senin, mengatakan 11 PTS yang dicabut izinnya oleh Kemenristekdikti karena selama ini sudah tidak mampu melakukan aktivitas akademik sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).

Salah satu penyebab hal tersebut adalah rendahnya jumlah peminat program studi yang ditawarkan PTS tersebut, sehingga tidak mampu membiayai operasional PTS dan tidak dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.

"Saya mengimbau agar PTS di Sulawesi tidak ragu untuk menutup program studi yang sudah tidak laku lagi, dan membuka program studi kekinian yang relevan dengan kondisi saat ini yang memasuki era revolusi industri 4.0," lanjut Jasruddin.

Adapun 11 PTS yang dicabut izinnya itu masing-masing Sekolah Tinggi Teknologi Dirgantara (Makassar), Akademi Sekretari dan Manajemen Yapika (Makassar), Akademi Teknologi Otomotif Makassar (Makassar), Akademi Pertambangan Makassar (Makassar).

Selanjutnya Akademi Ilmu Kepariwisataan dan Perhotelan Indonesia (Makassar), Politeknik "Nur Badar" (Makassar), Akademi Keperawatan Kabupaten Wajo (Wajo), Akademi Pariwisata Dian Rana Rantepao (Toraja Utara), Akademi Pariwisata Kendari (Kendari), Akademi Bahasa Asing Barakati (Kendari), serta Akademi Pariwisata Airmadidi di Minahasa Utara.

Berdasarkan data dari Kemenristekdikti, kata dia, dari 3.128 PTS yang ada di Indonesia, sekira 14 persen di antaranya berada dalam kondisi yang tidak sehat karena tidak mampu membiayai operasional pendidikannya dan tidak mampu memberikan pelayanan sesuai dengan SNPT.

Oleh karena itu, lanjut dia, melalui Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2018 yang kemudian diperbaharui melalui Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2018, mendorong agar PTS-PTS khususnya yang berada di dalam naungan Yayasan yang sama untuk melakukan penggabungan atau penyatuan agar pengelolaan PTS tersebut lebih efektif dan efisien.

"Seperti dalam dunia bisnis, salah satu upaya penyehatan korporasi adalah melalui merger dan akuisisi. Di dunia pendidikan tinggi kita juga menerapkan strategi yang sama agar PTS yang bergabung atau menyatu dapat lebih sehat dan lebih berkualitas," ujarnya.

Sesuai arahan Presiden RI, kata Jasruddin, Kemenristekdikti saat ini melakukan reformasi dan deregulasi di bidang layanan perizinan karena banyak peraturan yang selama ini menghambat perkembangan perguruan tinggi, sehingga telah disederhanakan dan disesuaikan dengan kondisi di masyarakat.

"Kebijakan dasar Kementerian saat ini adalah semua proses perizinan dipercepat, namun monitoring dan evaluasi diperketat," tegas Jasruddin.

Jasruddin juga menghimbau masyarakat agar aktif menyampaikan informasi kepada Kemenristekdikti atau LLDIKTI apabila melihat PTS yang melakukan pelanggaran atau tidak memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan SNPT.

"Apabila masyarakat memiliki informasi PTS yang sudah dicabut izinnya, namun masih beroperasi atau PTS melakukan pelanggaran misalnya jual beli ijazah palsu atau menyelenggarakan kelas jauh tanpa izin, maka dapat dilaporkan kepada pihak LLDikti Wilayah IX Sulawesi melalui website www.lapor.go.id," ujarnya.
Pewarta :
Editor: Laode Masrafi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar