Danny merevitalisasi birokrasi cegah korupsi

id moh ramdhan pomanto,wali kota makassar,revitalisasi birokrasi

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto (tiga kanan) berfoto bersama jajaran Kejaksaan Negeri Makassar, Kapolrestabes Makassar, Dandim, Kanwil Kemenhuham Sulsel, jajaran lapas dan rutan klas I Makassar, di Lapas Gunungsari Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (20/3/2019). Foto/Humas Pemkot Makassar.

Dengan pencanangan wilayah bebas korupsi ini, Pemkot Makassar lah yang sangat berbahagia. Karena komitmen kami untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, kami sudah menjalin kerja sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan, asistensi BPK dan KPK
Makassar (ANTARA) - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto telah melakukan upaya untuk mencegah perilaku korupsi dengan merevitalisasi birokrasi dan mendesain sistem yang meminimalisir ruang penyelewengan, melalui sistem Smart City.

"Sudah menjadi komitmen kami untuk menjaga pemerintahan ini dari berbagai sisi perilaku korupsi," ungkap wali kota di Lapas klas I Gunungsari Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu.

Dia menuturkan, usaha pertama dilakukan dengan pembenahan sistem melalui 'Smart City' yang transparan dan terbuka, termasuk revitalisasi birokrat dengan berbagai macam sub-sub usaha lainnya.

Pria disapa akrab Danny Pomanto ini memaparkan saat menghadiri Pencanangan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WPK) pada Lapas Klas I dan Rutan Klas IA Makassar, pihkanya terus berbenah guna menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, bersih dan bebas korupsi.

Menurutnya, Pemkot Makassar tidak bekerja sendiri, namun terus menjalin kerja sama dengan instansi pemerintahan lainnya, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dengan pencanangan wilayah bebas korupsi ini, Pemkot Makassar lah yang sangat berbahagia. Karena komitmen kami untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, kami sudah menjalin kerja sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan, asistensi BPK dan KPK," katanya.

Danny memaparkan bentuk kerja sama dengan kepolisian yakni dengan link (jaringan online) langsung untuk memonitor pelanggaran hukum secara real time atau seketika.

"Dengan Kejaksaan, melalui program Smart TP4D, kita bekerja sama mencegah penyelewengan terhadap pelaksanaan program pemerintah. Bisa dimonitor progresnya. Jadi tidak ada penumpukan masalah di akhir tahun," tuturnya.

Pada kesempatan itu dilaksanakan penandatangan piagam pencanangan zona integritas dihadiri jajaran Kejaksaan Negeri Makassar, Kapolrestabes Makassar, Dandim, Kanwil Kemenhuham Sulsel, jajaran lapas dan rutan klas I Makassar, di Lapas Gunungsari Makassar, Sulawesi Selatan.
Pewarta :
Editor: Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar