Komnas HAM: Waspadai IKP tinggi di Sulsel

id Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, temuan IKP, Sulsel

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara memaparkan hasil pantauan persiapan Pemilu di Sulsel di Kantor LSKP, Makassar, Kamis (21/3/2019). ANTARA Foto /S Mappong

"Yang tak kalah pentingnya adalah mendorong penyelenggara Pemilu agar dapat mempertimbangkan waktu pelaksanaan saat membuat kebijakan terkait penyelenggaraan Pemilu," pangkas Beka
Makassar (ANTARA) - Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Beka Ulung Hapsara mengatakan,  perlu mewaspadai Sulawesi Selatan sebagai salah satu dari delapan daerah pantauan Komnas HAM yang memiliki Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tinggi. 

"Sulsel ini menjadi salah satu daerah pantauan kami,  dan hasil peninjauan kami di lapangan ditemukan lima aspek pemenuhan hak pilih yang dinilai rawan dalam Pemilu baik Pilpres dan Pileg 2019," kata Beka di Kantor Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) di Makassar,  Kamis.  

Kelima aspek tersebut adalah aspek pendataan pemilih,  Komnas HAM masih banyaknya pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih tapi berpotensi tidak dapat memilih,  karena alasan administratif yakni belum memiliki KTP elektronik atau belum melakukan perekaman.  

Kedua,  adanya pengabdian hak konstitusional WBP di seluruh Lapar dan Rutan. Sebagai gambaran,  di Rujab Pangkep jumlah WBP sebanyak 383 orang,  DPTS 207 orang,  namun DPTnya hanya 41 orang. 

Sementara itu,  kondisi serupa juga di kalangan masyarakat adat dan terpencil di Wilayah Sulsel seperti Suku Kajang.  Sampai saat ini Suku Kajang tidak mendapatkan akses memilih karena tidak mempunyai e-KTP. 

"KPUD tidak melakukan upaya terkait adanya pertentangan syarat foto tanpa ikat kepala dalam pembuatan e-ktp dengannya masyarakat adat untuk tidak melepas ikat kepala, " katanya. 

Sedang aspek keempat,  pemenuhan hak memilih penyayang disabilitas,  Komnas HAM menilai masih tidak terlihat upaya maksimal dari pihak penyelenggara maupun para calon kandidat peserta Pemilu 2019.  Hal itu baik dari sosialisasi untuk menggunakan hak pilih pemandangan disabilitas maupun mendapatkan akses memilih.  

Kondisi serupa juga terjadi di rumah sakit,  yakni tidak terdaftarnya ratusan pasien RSKD Dadi di DPT.  Begitu pula terhadap wilayah lokalisasi masyarakat kusta,  tidak ada jaminan pemenuhan hak pilih dari penyelenggara  dengan tidak adanya sosialisasi dan kampanye di wilayah tersebut.  

Mencermati kondisi di lapangan,  pihak Komnas HAM merekomendasikan lima poin ke pihak KPU pusat yakni harus ada kebijakan level KPU dan Kemendag RI terkait dengan mekanisme perekaman e-ktp dan juga pendataan suket yang memungkinkan bagi WBP dan masyarakat adat untuk memilih. 

"Juga meningkatkan koordinasi di level penyelenggara Pemilu dan seluruh pihak terkait agar menghasilkan strategi yang lebih menjamin pemenuhan hak pemilih bagi seluruh lapisan masyarakat," kata Beka. 

Termasuk mendorong partisipasi masyarakat melaporkan upaya pembatasan, pengurangan,  dan pelanggaran pada hak pilih. Begitu pula penyelenggara Pemilu kabupaten /kota harus didorong membuat strategi percepatan dalam merepotkan teman-teman di lapangan. 

"Yang tak kalah pentingnya adalah mendorong penyelenggara Pemilu agar dapat mempertimbangkan waktu pelaksanaan saat membuat kebijakan terkait penyelenggaraan Pemilu," pangkas Beka. 
 
Pewarta :
Editor: Suriani Mappong
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar