Pemilih DPTb II di Sulsel capai 17.126 orang

id DPTB II, Pemilu, Bawaslu Sulsel, KPU Sulsel

Penyelenggara pemilu KPU provinsi dan kabupaten kota se-Sulsel melalukan simulasi pemilihan suara di Tempat Pemilihan Suara (TPS) di tribun lapangan Karebosi, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (14/2/2019). Dok. ANTARA Foto/Darwin Fatir.

Makassar (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan telah merampungkan rekapitulasi pemilih pindahan di Sulsel dalam rapat pleno Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tahap dua di hotel Aryaduta, Makassar dengan jumlah pemeilih tambahan mencapai 17.126 orang.

Dari hasil tersebut pemilih tambahan yang masuk di Sulsel sebanyak 17.126 orang pemilih pada Kamis di KPU Sulsel. Sedangkan total pemilih keluar di Sulsel sebanyak 22.163 orang pemilih.

Sedangkan pemilih yang masuk mengurus di daerah asal tercatat sebanyak 7.442 pemilih dan pemilih masuk yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 9.684 orang pemilih.

Untuk pemilih keluar mengurus di daerah asal terdata sebanyak 8.156 orang pemilih dan pemilih yang keluar mengurus di daerah tujuan didata sebanyak 14.007 orang pemilih.

"Ini merupakan rekapitulasi terakhir daftar pemilih tambahan yang pindah. Nantinya kita fokus pada pendataan orang yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Selanjutnya, nanti kita masukkan di dalam Daftar Pemilih Khusus atau DPK," sebut Komisioner KPU Sulsel Uslimin.

Tahapan selanjutnya, lanjut dia, data ini akan dibawa ke KPU Pusat untuk dilakukan rapat pleno secara nasional. Meski demikian, angka tersebut belum difinalkan sebab sebelumnya masih ada pleno berjenjang di tingkat kabupaten, kota, provinsi hingga pusat.

Komisioner Bawaslu Sulsel Saiful Jihad pada kesempatan itu mengemukakan, meskipun rapat pleno telah mengesahkan data DPTB II, namun kata dia, masih ada pemilih yang belum terdaftar.

Informasi yang diperoleh dari Kanwil Kemenkumham Sulsel, bahwa jumlah penghuni Lapas di Sulsel sebanyak 10.789 jiwa. Dan sudah masuk ke DPT atau DPTb sebanyak 6.061. Sehingga masih ada penghuni lapas diketahui sebanyak 4.728 jiwa yang belum masuk di DPT/DPTb.

"Tentu, sebagai warga negara mereka juga memiliki hak untuk menggunakan hak suara mereka. Untuk itu, kita berharap ada payung hukum sekali lagi untuk melindungi dan menjaga hak pilih mereka," ungkapnya.

Untuk itu pihaknya berharap, KPU RI sebagai pihak yang diberi kewenangan Undang-udang membuat petunjuk dan pengaturan teknis agar dapat menyikapinya.

Sementara berkaitan dengan Pemilih AC yang terdaftar dalam DPT, tetapi hingga saat ini belum melakukan perekaman dan belum ber e-KTP, kata dia, KPU akan tetap menerima sebagai pemilih yang berhak memilih.

Meski dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan saat datang ke TPS membawa identitas lain, termasuk Suket dari Dukcapil (bagi yang sudah perekaman), dan boleh membawa Kartu Keluarga (KK) bagi yang belum perekaman.

Sedangkan pemilih yang secara administratif belum memiliki e-KTP atau belum Perekaman, tetapi karena namanya tidak ada di DPT, maka yang tidak memiliki hak untuk memilih, karena yang dikategorikan pemilih DPK, mesti (wajib) memperlihatkan e-KTP.

"Berkaitan dengan dua hal di atas, maka semangat jaga hak pilih atau lindungi kak pilih yang kita usung selama ini oleh Bawaslu dan KPU perlu mendapat perlakuan yang berkeadilan dan memiliki 'payung' regulasi," tambahnya.
Pewarta :
Editor: Suriani Mappong
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar