Bappenas Jadikan Sulsel contoh reformasi birokrasi di Indonesia

id Antara Sulsel

Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah (kanan) saat menerima rombongan pengurus BaKTI, pengurus KSI, Perwakilan Bappenas, dan Konsul Jenderal Australia di Makassar Richard Mathews di Makassar, Jumat(17/5). (ANTARA/HO/Humas Pemprov Sulsel/Abdul Kadir)

Makassar (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerjasama dengan Knowledge Sector Initiative (KSI) dan Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), memilih Sulsel sebagai rule model untuk reformasi birokrasi di Indonesia.

Hal itu disampaikan pada pertemuan pengurus Yayasan non provit di Makassar, BaKTI, pengurus KSI, Perwakilan Bappenas, dan Konsul Jenderal Australia di Makassar Richard Mathews dengan Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah, Jumat.

Pengurus KSI Ria Arief menjelaskan, lembaganya yang telah bertahun-tahun melaksanakan program bersama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik di Indonesia, dengan menggunakan riset, analis, dan bukti.

"Dengan pengalaman mengubah birokrasi dan revolusi mental masyarakat Bantaeng, Prof HM Nurdin Abdullah memiliki kemampuan untuk mengubah birokrasi di Sulsel," kata Ria Arief.

Menurut Ria Arief, tim mereka akan melakukan riset ke Bantaeng tentang perubahan drastis sistem birokrasi, pelayanan pemerintahan, dan sikap masyarakat.

Ria Arief optimistis, pengalaman Prof HM Nurdin Abdullah memimpin Bantaeng 10 tahun menjadi modal besar untuk mengubah birokrasi di Sulsel, ke arah yang mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan yang bermuara pada kemajuan ekonomi.

Bappenas berharap, jika Sulsel sukses menyederhanakan birokrasi, menyebabkan kultur bisa berkembang. Mesin ekonomi bergerak dipengaruhi oleh kinerja seluruh komponen dalam pemerintah dan masyarakat.

Menurut Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, dengan otonomi yang besar diberikan kepada daerah, semua kebijakan ada di tangan bupati dan walikota. "Seharusnya daerah berkembang dan masyarakat maju karena 90 persen kebijakan di daerah," katanya.

Pada kesempatan itu, Nurdin Abdullah menceritakan pengalamannya mengubah pola pikir birokrasi selama 10 tahun di Bantaeng. Hampir semua kebijakan yang diterapkan di Bantaeng dan juga akan diterapkan di Sulsel, harus ada kajian akademik.

"PAD naik harus sebanding dengan naiknya kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Jika perencanaan pembangunan dimulai dengan Musrembang, menurut Nurdin Abdullah, pembangunan pasti berdasarkan kebutuhan masyarakat dan produknya akan dirasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan pengalaman di Bantaeng, untuk meningkatkan kapasitas SDM, Nurdin Abdullah lebih banyak mengirim petani dan pedagang untuk belajar di daerah-daerah yang sudah maju.
Pewarta :
Editor: Laode Masrafi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar