Makassar (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerjasama dengan Knowledge Sector Initiative (KSI) dan Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), memilih Sulsel sebagai rule model untuk reformasi birokrasi di Indonesia.
Hal itu disampaikan pada pertemuan pengurus Yayasan non provit di Makassar, BaKTI, pengurus KSI, Perwakilan Bappenas, dan Konsul Jenderal Australia di Makassar Richard Mathews dengan Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah, Jumat.
Pengurus KSI Ria Arief menjelaskan, lembaganya yang telah bertahun-tahun melaksanakan program bersama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik di Indonesia, dengan menggunakan riset, analis, dan bukti.
"Dengan pengalaman mengubah birokrasi dan revolusi mental masyarakat Bantaeng, Prof HM Nurdin Abdullah memiliki kemampuan untuk mengubah birokrasi di Sulsel," kata Ria Arief.
Menurut Ria Arief, tim mereka akan melakukan riset ke Bantaeng tentang perubahan drastis sistem birokrasi, pelayanan pemerintahan, dan sikap masyarakat.
Ria Arief optimistis, pengalaman Prof HM Nurdin Abdullah memimpin Bantaeng 10 tahun menjadi modal besar untuk mengubah birokrasi di Sulsel, ke arah yang mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan yang bermuara pada kemajuan ekonomi.
Bappenas berharap, jika Sulsel sukses menyederhanakan birokrasi, menyebabkan kultur bisa berkembang. Mesin ekonomi bergerak dipengaruhi oleh kinerja seluruh komponen dalam pemerintah dan masyarakat.
Menurut Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, dengan otonomi yang besar diberikan kepada daerah, semua kebijakan ada di tangan bupati dan walikota. "Seharusnya daerah berkembang dan masyarakat maju karena 90 persen kebijakan di daerah," katanya.
Pada kesempatan itu, Nurdin Abdullah menceritakan pengalamannya mengubah pola pikir birokrasi selama 10 tahun di Bantaeng. Hampir semua kebijakan yang diterapkan di Bantaeng dan juga akan diterapkan di Sulsel, harus ada kajian akademik.
"PAD naik harus sebanding dengan naiknya kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Jika perencanaan pembangunan dimulai dengan Musrembang, menurut Nurdin Abdullah, pembangunan pasti berdasarkan kebutuhan masyarakat dan produknya akan dirasakan oleh masyarakat.
Berdasarkan pengalaman di Bantaeng, untuk meningkatkan kapasitas SDM, Nurdin Abdullah lebih banyak mengirim petani dan pedagang untuk belajar di daerah-daerah yang sudah maju.
Berita Terkait
Kadin Sulsel siap mempromosikan KEK Bira-Takabonerate melalui PSBM XXIV
Jumat, 19 April 2024 19:44 Wib
Penjabat Gubernur Sulsel dianugerahi gelar adat Daeng Mappuji
Jumat, 19 April 2024 17:48 Wib
Kemenkumham Sulsel siap bersinergi dengan Kejati Sulsel
Jumat, 19 April 2024 13:09 Wib
Pj Gubernur: Pemprov Sulsel siap berkolaborasi dengan kejaksaan
Jumat, 19 April 2024 9:36 Wib
Pj Gubernur Sulsel mengapresiasi sinergisitas Basarnas tangani bencana
Jumat, 19 April 2024 7:40 Wib
Gerindra dan Nasdem bahas koalisi Pilkada 2024 di Sulsel
Kamis, 18 April 2024 23:37 Wib
KKSS : Pelaksanaan PSBM fokus melihat potensi produk lokal Sulsel
Kamis, 18 April 2024 20:55 Wib
Konsul Filipina temui Pj Gubernur Sulsel memperkuat hubungan bilateral
Kamis, 18 April 2024 20:41 Wib