Menteri Pemuda sedunia hasilkan Deklarasi Lisboa+21 di Lisbon

id menteri pemuda sedunia,deklarasi lisboa+21,lisbon,portugal

Deputi Pengembangan Pemuda Asrorun Niam Sholeh di acara Pertemuan Menteri Pemuda se-Dunia yang dilaksanakan di Lisbon, Portugal, 21 - 23 Juni 2019 menghasilkan kesepakatan 19 butir Deklarasi Lisboa +21. (Kemenpora)

Jakarta (ANTARA) - Pertemuan Menteri Pemuda se-Dunia yang dilaksanakan di Lisbon, Portugal, 21 sampai dengan  23 Juni 2019 menghasilkan kesepakatan 19 butir Deklarasi Lisboa +21.

Dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin dini hari, Indonesia juga turut ambil bagian dalam kegiatan itu. Hadir sebagai ketua delegasi Indonesia adalah Deputi Pengembangan Pemuda Asrorun Niam Sholeh.

Secara garis besar, Deklarasi Lisboa +21 itu berisi komitmen pemenuhan hak dan kebebasan asasi dalam mendorong partisipasi kaum muda serta penyusunan kebijakan pengembangan kepemudaan dengan pendekatan partisipatif dan mendukung pencapaian SDGs.

Deklarasi juga mendorong pengembangan program dan kebijakan pencegahan kekerasan dan diskriminasi di kalangan kaum muda, program lingkungan untuk partisipasi mencegah dampak buruk akibat perubahan iklim, isu-isu terkait hak kesehatan, pendidikan, dan partisipasi kaum muda dalam pembangunan.

Dalam kegiatan itu, deklarasi dibaca Duta Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Kepemudaan, Jayathma Wicramanayake. Acara ditutup secara resmi oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Gutteres.

Pada kesempatan itu, Gutteres menyampaikan soal tantangan pengangguran global akibat teknologi.

"Banyak lapangan pekerjaan berkurang digantikan teknologi. Ini ancaman bagi generasi muda," kata mantan Perdana Menteri Portugal itu.

Terkait dengan perubahan iklim, dia menegaskan bahwa generasi seusianya telah gagal menanggapi tantangan darurat iklim secara memadai dan sekarang berharap bahwa kaum muda dapat dan harus memimpin perjuangan ini.

Sementara itu, Niam yang merupakan ketua delegasi Indonesia dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa RI terus berupaya keras menjadi negara maritim yang memapankan nilai-nilai kemanusiaan universal, toleransi, dan kebinekaan.

Mantan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu mengatakan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab menyediakan ruang partisipasi kaum muda sebagai bagian dari masyarakat global agar berkontribusi positif dalam membangun peradaban.

Dengan nilai-nilai itu, lanjut dia, agar pemuda Indonesia ke depan juga memainkan peran yang sangat nyata sebagai agen perdaban bagi masa depan bangsa dan memberikan sumbangsih besar bagi perdamaian dunia.

Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia itu juga menyampaikan soal Islam di Indonesia. Islam sebagai agama mayoritas bangsa Indonesia harus menjadi spirit mewujudkan masyarakat beradab, toleran, terbuka, dan demokratis.

"Selain itu, senantiasa mempromosikan demokrasi, penghargaan terhadap hak asasi, dan meneguhkan diri sebagai negara yang mengharmonikan nilai Islam dan demokrasi dapat berjalan secara harmoni," katanya.
Pewarta :
Uploader: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar