Penegak hukum di Sulbar bersinergi tegakkan hukum yang berkeadilan

id kemenkum ham sulbar,tegakkan hukum yang berkeadilan

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Harun Sulianto (dua dari kiri) bersama para narasumber pada Rakor antarpenegak hukum se-Provinsi Sulbar yang berlangsung di Hotel Matos Mamuju, Selasa (25/6). (Foto Humas Kemenkum HAM Sulbar)

Mamuju (ANTARA) - Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi antarpenegak hukum untuk mensinergikan penegakan hukum yang berkeadilan.

Rakor antarpenegak hukum se-Provinsi Sulbar itu, yakni Pengadilan, Kementerian Hukum dan HAM, kepolisian dan BNNP (Dilkumjakpol) dengan tema 'Melalui Dilkumjakpol Kita Wujudkan Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum di Bidang Administrasi Hukum Umum dan Bidang Hukum Lainnya di Sulawesi Barat tersebut, berlangsung di Hotel Matos Mamuju, Selasa.

Rakor itu dihadiri para Kapolres, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rutan, Kepala Bapas, Kepala Rupbasan dan Kepala Kantor Imigrasi se-Sulbar.

Rakor tersebut dibuka Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Harun Sulianto dengan dipandu Kepala Divisi Pelayanan Hukum Sri Yuliani itu, menghadirkan narasumber Direktur Ditreskim Polda Sulbar AKBP I Nyoman Artana yang mewakili Kapolda, Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulselbar H Wito yang mewakili Kajati, Kepala BNN Provinsi Sulbar Brigjen Polisi Fery Abraham serta Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nasaruddin Tappo. 

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Harun Sulianto menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan silahturahmi struktural agar penegak hukum di Sulbar kompak menegakkan hukum yang berkeadilan dan terjalin sinkronisasi struktural, sinkronisasi subtansial, sinkronisasi kultural dan sinkronisasi emosional.

Materi yang diberikan pada kegiatan itu, yakni peran Kejaksaan sebagai 'Dominus Litis' dalam pengenaan pidana pada eksekusi jaminan fidusia dan penegakan hukum lainnya yang disampaikan Aswas Kejati Sulselbar.

Sementara, Kepala BNN Provinsi Sulbar Brigjen Polisi Fery Abraham menyampaikan materi tentang sinergitas penegakan hukum pada penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, kemudian materi tentang optimalisasi dan sinergitas tugas Polri dalam pengenaan pidana pada eksekusi jaminan fidusia disampaikan Direktur Ditreskrim Polda Sulbar  AKBP I Nyoman Artana dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nasaruddin Tappo menyampaikan materi tentang sinergitas penegakan hukum melalui proses peradilan pidana sederhana cepat dan biaya yang nyaman.
Pewarta :
Editor: Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar