Jakarta (ANTARA) - Dewan Pers mengharapkan agar media ikut kontribusi dalam mewujudkan relaksasi politik dengan tidak menyajikan pemberitaan yang memperuncing suasana.
"Oleh karena itu dalam satu fase, media harus memberitakan dengan hati-hati dan dengan perspektif yang menyejukkan masyarakat," kata Ketua Komisi Hubungan Antar-Lembaga Dewan Pers, Agus Sudibyo dalam Forum Merdeka Barat 9 di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di Jakarta, Rabu.
Dalam forum yang mengangkat tema "Pers dalam pusaran Demokrasi" itu, Agus mengatakan relaksasi politik oleh pers diperlukan untuk meredakan urat-urat politik yang tegang dan kaku setelah Pilpres 2019.
Apalagi saat ini pusat perhatian masyarakat Indonesia tertuju pada proses pemilihan umum termasuk menantikan putusan sengketa pilpres yang akan diumumkan Mahkamah Konstitusi (MK), 27 Juni.
"Yang dibutuhkan adalah bagaimana pers bisa berkontribusi dengan cara memenuhi ruang publik media dengan pemberitaan yang membangkitkan harapan," katanya.
Dalam kesempatan itu, Agus juga menyingung agar media arus utama untuk tidak mengikuti arus media sosial karena bisa mengandung kabar bohong dan belum terverifikasi.
Dengan demikian, masyarakat kembali mempercayakan informasinya kepada media arus utama atau media "mainstream".
Dewan Pers, lanjut dia, akan meningkatkan kegiatan literasi publik agar masyarakat dapat membedakan media yang dapat dipercaya dan abal-abal.
"Kami dorong publik bagaimana membedakan media yang benar-benar dan abal-abal. Mari baca informasi berkualitas salah satunya dari media yang terverifikasi dewan pers dan berbadan hukum," ucapnya.
Berita Terkait
Dewan Pers siap mendampingi sengketa pers di PN Makassar
Senin, 25 Maret 2024 1:04 Wib
Pakar membedah fenomena produk pers digugat Rp700 miliar di Makassar
Kamis, 21 Maret 2024 2:36 Wib
Aiman Witjaksono menghadirkan saksi ahli hukum pidana dan pers di PN Jaksel
Kamis, 22 Februari 2024 11:29 Wib
Dewan Pers menjelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"
Rabu, 21 Februari 2024 17:29 Wib
Menteri BUMN harap LKBN ANTARA tidak menjadi sejarah
Minggu, 18 Februari 2024 19:52 Wib
Dewan Pers dan tiga capres-cawapres menggelar "Deklarasi Kemerdekaan Pers"
Minggu, 11 Februari 2024 1:19 Wib
Pers dan AI: Pesaing atau sekutu?
Sabtu, 10 Februari 2024 11:09 Wib
HPN 2024, Dirut LKBN ANTARA ingatkan perlu inovasi pers di era disrupsi digital
Jumat, 9 Februari 2024 21:29 Wib