Pemprov Sulsel Ciptakan Pengelolaan Keuangan Efektif, Efisien, dan Transparan

id Antara Sulsel

Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Hayat Gani saat membuka sosialisasi regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020 di Makassar, Selasa (2-7-2019). (Foto: Dok. Humas Pemprov Sulsel)

Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan fokus menciptakan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat di daerah itu.

Sekretaris Daerah Pemprov Sulawesi Selatan Abdul Hayat Gani di Makassar, Selasa, mengatakan hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020.

"Pengelolaan keuangan daerah semaksimal mungkin berorientasi pada kepentingan publik, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja," katanya pada kegiatan sosialisasi Permendagri Nomor 33 Tahun 2019.

Sosialisasi ini dilaksanakan bersama Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI kepada ketua DPRD kabupaten/kota, sekda pemerintah kabupaten/kota, kepala bappeda, kepala bapenda, kepala BPKAD, dan kepala bidang anggaran kabupaten/kota se-Sulsel.

Ia memandang perlu permendagri ini disampaikan kepada jajaran aparat pemerintahan agar penyusunan anggaran daerah dalam bentuk program kegiatan merujuk pada etika pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Hal itu, kata dia, karena APBD sebagai salah satu instrumen penting dalam menggerakkan perekenomian daerah maupun nasional.

Menurut dia, lahirnya berbagai regulasi yang ada diharapkan perencanaan penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Sebagai upaya menghindari munculnya permasalahan hukum di kemudian hari," jelas Hayat.

Ia menyebutkan indikator utama untuk mengukur kualitas pengelolaan daerah adalah ketepatan penyelesaian APBD, tingginya penyerapan APBD, ketepatan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), dan kualitas opini pemeriksaan BPK.

Hayat mengatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah secara baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan akan berimplikasi langsung pada penyelenggaraan pemerintah daerah.

"Untuk itu, peran ketua DPRD, Badan Anggaran DPRD, sekretaris daerah selaku koordinator TAPD, serta aparat pengelola keuangan lainnya sangat berpengaruh menentukan kualitas kinerja pengelolaan keuangan daerah," katanya. ***2***
Pewarta :
Uploader: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar