Makassar (ANTARA) - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kota Makassar mengimbau kepada pemerintah kota setempat agar fokus mengoptimalkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Makassar.
"Fraksi PPP melihat capaian PAD sangat jauh dari target yang direncanakan. Karenanya, kami dari Fraksi PPP DPRD Makassar meminta kepada pemerintah kota agar bisa merencanakan dengan baik targetnya," ujar juru bicara Fraksi PPP DPRD Makassar Fasruddin Rusli di Makassar, Senin.
Ia mengatakan turunnya PAD ini berdampak pada berkurangnya belanja modal yang secara kumulatif sebesar Rp953,10 milair lebih dan terealisasi hanya Rp746,83 miliar lebih atau sebesar 78,36 persen.
Dirinya mengimbau agar pemerintah kota dalam merencanakan target pendapatan daerah itu agar fokus dalam mengoptimalkan capaian target PAD.
Menurut dia persoalan itu harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Makassar terkait sarana dan prasarana jalan, jembatan, saluran drainase, serta pembangunan rehabilitasi gedung, sekolah, puskesmas dan pengadaan peralatan kantor pemerintah.
"Peningkatan PAD harus lebih terarah sesuai target agar pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, saluran drainase serta pembangunan rehabilitasi gedung, sekolah, puskesmas dan pengadaan peralatan kantor pemerintah juga bisa optimal," terangnya.
Fraksi PDIP melalui juru bicaranya Andi Vivin Sukmasari menilai jika melihat pertumbuhan ekonomi Kota Makassar yang cenderung terus meningkat, harusnya berbanding lurus dengan peningkatan PAD.
"Sayangnya, tahun anggaran 2018 mengalami penurunan. Ini menjadi tantangan tersendiri, kami berharap Pemerintah Kota Makassar, melakukan upaya optimalisasi yang lebih intens dengan melakukan evaluasi dan penindakan secara menyeluruh terhadap SKPD dan Perusda serta strategi, untuk terus meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah," ucapnya.
Fraksi PPP imbau Pemkot Makassar fokus optimalan target PAD
"Peningkatan PAD harus lebih terarah sesuai target agar pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, saluran drainase serta pembangunan rehabilitasi gedung, sekolah, puskesmas dan pengadaan peralatan kantor pemerintah juga bisa optimal," terangnya.