Kotabaru (ANTARA) - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerakor) Kotabaru Kalsel, pada Senin, mendatangi gedung DPRD Kotabaru, Kalimantan Selatan guna menyampaikan aspirasi yang tertuang dalam tujuh point tuntutan.
Wakil Ketua DPRD Kotabaru, Muhammad Arif usai menerima perwakilan aksi dalam hearing mengatakan, semua tuntutan dikelompokkan dalam tiga hal sesuai dengan tupoksi instansi yang berwenang.
"Terdapat tiga pihak dalam tuntutan dari para mahasiswa, yakni BPKP terkait opini WTP, Pemerintah Daerah dan DPRD," kata Arif.
Menurutnya, secara lembaga legislatif ters mendorong upaya penyelesaian permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara itu, salah satu tulisan yang mereka usung dalam aksi 'Gerakan 2 Juli 2019' yakni tiga hal yakni 1. Kotabaru Matisuri, 2. Tuntaskan Misteri WTP dan 3, Kotabaru Kronis.
Bukan hanya berorasi di depan kantor bupati dan gedung DPRD, rombongan mahasiswa yang kemudian diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kotabaru, Muhammad Arif dan sejumlah anggota dewan lainnya dipersilahkan masuk untuk digelar rapat dengar pendapat (hearing).
Dalam forum mengemuka, setidaknya ada 7 poin tuntutan yang perlu mendapat konfirmasi sekaligus perlu ditindak lanjuti.
Pertama, terkait keterangan hasil audit WTP (wajar tanpa pengecualin) terhadap laporan keuangan daerah secara lisan dan tulisan dari BPK RI. Kedua meminta penjelasan kepada penyelenggara daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati terkait hutang pemerintah daerah.
Selanjutnya, meminta ke DPRD Kotabaru untuk memberikan keterangan lisan dan tulisan, apa alasan krusial terkait tidak terselenggaranya APBD Perubahan 2018.
Selain itu, meminta Bupati dan Wakil Bupati memberikan penjelasan terkait hilangnya foto Wakil Bupati di hari jadi ke-69 Kabupaten Kotabaru.
Point selanjutnya, dalam aksi tersebut mahasiswa juga meminta penjelasan terkait perkembangan bangunan infrastruktur Kotabaru.
Dua point terkhir yakni meminta penjelasan terkait hasil evaluasi Kemenpan RI terkait kinerja SKPD dan solusi yang disipkan, serta meminta DPRD Kotabaru agar melalukan langkah-langkah penyelidikan terkait kabar penghilangan hak-hak Wakil Bupati atas anggaran Pemerintah.
Berita Terkait
Kotabaru Kalsel dan Mamuju Sulbar kerja sama bangun tol laut
Sabtu, 4 Februari 2023 8:56 Wib
Menutup sarang emas pengundang maut di Kotabaru Kalsel
Minggu, 16 Oktober 2022 18:02 Wib
Basarnas cari sisa lima korban longsor tambang emas di Desa Buluh Kuning Kalsel
Rabu, 28 September 2022 5:57 Wib
Dua jasad korban KM Teman Niaga yang tenggelam ditemukan di Kotabaru Kalsel
Jumat, 2 September 2022 6:15 Wib
Perusahaan Oman akan bangun kilang minyak senilai Rp300 triliun di Kotabaru
Senin, 31 Mei 2021 9:10 Wib
DPO kasus korupsi Dinas Pendidikan Sulbar ditangkap di Kotabaru Kalsel
Jumat, 2 Oktober 2020 18:00 Wib
Polisi tangkap dua pelaku pembunuhan di belakang Polsek Kotabaru Jambi
Selasa, 7 Januari 2020 11:52 Wib
Kerugian kebakaran di Kotabaru capaii puluhan miliar rupiah
Minggu, 24 November 2019 20:06 Wib