Depok (ANTARA) - Pemerintah Kota Depok berusaha memperbaiki layanan publik dengan menggunakan teknologi informasi untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat.
"Salah satu fokus utama dalam reformasi birokrasi adalah peningkatan pelayanan publik dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat," kata Sekretaris Daerah Kota Depok Hardiono di Depok, Jawa Barat, Jumat.
"Termasuk menyediakan pelayanan khusus untuk menangani berbagai aduan dari masyarakat. Seperti panggilan darurat 112 dan 119," katanya.
Asisten Deputi Kementerian Sekretaris Negara Adianti ketika mengunjungi Balai Kota Depok mengatakan bahwa Kota Depok merupakan salah satu kota yang berprestasi, antara lain dibuktikan dengan perolehan predikat B pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) tahun 2018.
"Selain itu, Kota Depok juga meraih penghargaan Indonesia's Attractivenes Award (IAA) sebagai Kota Terbaik dalam kategori pelayanan publik serta peringkat pertama penghargaan Pembangunan Daerah Tingkat Kota tahun 2019," katanya.
Pemberian penghargaan-penghargaan itu juga yang mendorong dia meninjau langsung sistem pelayanan publik di Kota Depok, termasuk menyambangi Depok City Operation Room (DeCOR) serta loket pelayanan di lantai 1 gedung Dibaleka II.
"Ternyata di sini pelayanan publiknya sudah sangat baik. Selain petugasnya yang ramah, ruangannya juga nyaman serta pelayanannya sudah berbasis aplikasi," ujarnya.
Berita Terkait
SAFEnet dan Unhas diskusikan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi
Rabu, 24 April 2024 20:00 Wib
Wali Kota Makassar meminta pembangunan mal pelayanan publik dikebut
Selasa, 16 April 2024 21:42 Wib
Presiden Yoon Suk Yeoel akan sampaikan pernyataan publik usai kalah Pemilu Korea Selatan
Selasa, 16 April 2024 6:31 Wib
Liberti Sitinjak : Pelayanan publik berbasis HAM komitmen mewujudkan P5HAM
Minggu, 31 Maret 2024 14:21 Wib
Polewali Mandar mencanangkan pelayanan publik berbasis HAM
Rabu, 27 Maret 2024 17:13 Wib
Dewan Pers siap mendampingi sengketa pers di PN Makassar
Senin, 25 Maret 2024 1:04 Wib
DPRD Sulsel siap terima masukan publik terkait calon anggota KIP-KPID
Minggu, 24 Maret 2024 9:58 Wib
Pakar membedah fenomena produk pers digugat Rp700 miliar di Makassar
Kamis, 21 Maret 2024 2:36 Wib