Tujuh Fraksi DPRD Sulbar setujui Raperda APBD

id Apbd Sulbar

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar dan Ketua DPRD Sulbar Amalia Aras menantangani pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018. (Antaranews/M Faisal Hanapi)  

Mamuju (ANTARA) - Sebanyak tujuh Fraksi DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) menyetujui rancangan peraturan daerah (Raperda) pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 untuk disahkan.

Tujuh Fraksi DPRD Sulbar, masing-masing Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi PAN, Fraksi Indonesia Hebat, Fraksi Gerindra serta Fraksi Keumatan dalam sidangnya, Sabtu, menyatakan setuju raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 untuk disahkan.

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengatakan, komposisi APBD tahun 2018 dari sisi pendapatan sah sebesar Rp1,869 triliun dan yang terealisasi sebesar Rp1,819 triliun atau mencapai 97,33 persen.

Pada sisi pembelajaan tahun anggaran 2018, terealisasi sebesar Rp1,746 triliun atau mencapai 91,33 persen.

Adapun pembiayaan mikro tahun anggaran 2018, ditargetkan sebesar Rp43,450 miliar dan terealisasi sebesar Rp55,882 miliar atau sebesar 130,90 persen, dan memperoleh SILPA tahun 2018 sebesar Rp129,349 miliar.

Ia mengatakan, berkaitan dengan usulan rapat dewan dengan eksekutif, menjadi bahan evaluasi dan perhatian untuk meningkatkan kinerja dan masukkan.

Saran serta usulan yang positif yang diberikan fraksi di DPRD Sulbar terhadap pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Sulbar tahun 2018 diharapkan akan meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah Sulbar yang lebih baik ke depannya.

"Upaya yang kita lakukan untuk memajukan daerah ke depannya memperoleh hasil yang sangat baik," ujarnya.

Sementara itu Fraksi Demokrat melalui juru bicarannya, Firman Argo Waskito mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan menggambarkan belum efektifnya pengelolaan anggaran di beberapa OPD Pemprov Sulbar temasuk juga permasalahan GTT dan PTT yang sampai saat ini belum terselesaikan.

"Fraksi Demokrat dapat memahami dan menerima raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 untuk disetujui, dan berharap ranperda tersebut dapat dijadikan referensi, koreksi, dan evaluasi untuk melakukan perubahan, perbaikan, serta penyempurnaan terhadap manajemen perubahan APBD Provinsi Sulbar ke depannya," kata Firman.
Pewarta :
Editor: Laode Masrafi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar