Pemprov Sulsel harus lebih maksimal dalam penerapan reformasi birokrasi

id pemprov sulsel,wagub sulsel,andi sudirman sulaiman,reformasi birokrasi, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi lingkup Pemerintah Prov

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman saat membuka kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 di Makassar, Kamis, (18/7/2019). ANTARA FOTO/HO/Humas Pemprov Sulsel

Makassar (ANTARA) - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menegaskan Provinsi Sulawesi Selatan harus lebih maksimal dalam hal penerapan reformasi birokrasi guna mendukung terwujudnya cita-cita Indonesia Maju.

Hal ini disampaikan Wagub saat membuka kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 di Makassar, Kamis.

"Saya sangat mengapresiasi kedatangan Asisten dan Staf Ahli Kemen-PAN RB di Sulsel untuk mendampingi Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Reformasi kelembagaan menjadi prioritas Gubernur Sulsel, sehingga Sulsel harus lebih maju dalam penerapan reformasi birokrasi," kata Andi Sudirman Sulaiman.

Pelaksanaan reformasi birokrasi telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dimana menegaskan pentingnya penerapan Clean Government dan Good Governance yang secara universal menjadi prinsip yang diperlukan.

Baca juga: Wagub Sulsel tekankan reformasi birokrasi wujudkan "good government"

Asisten Deputi wilayah III KemenPAN RB Natalina Sipayung mengapresiasi kehadiran Wakil Gubernur dan atensi dari para Kepala daerah Kabupaten /Kota se-Sulsel.

Hal ini menurutnya sebagai bukti keseriusan Pemprov Sulsel untuk membenahi agenda Reformasi Birokrasi.

"Refomasi Birokrasi harus hadir dari keinginan segenap unsur di Sulsel, program ini untuk melihat kemajuan sistem akuntabilitas kinerja di daerah Sulsel. Kami akan menyampaikan hasil berupa rekomendasi yang harus ditindak lanjuti", jelas Natalina Sipayung.

Proses Evaluasi oleh KemenPAN dan RB akan dilaksanakan selama dua hari pada 18 - 19 Juli 2019. Proses penilaian juga akan disertai dengan pendampingan (asistensi) sehingga menjadi kesempatan bagi Pemprov dan Kabupaten/Kota Se Sulsel untuk berbenah.

Baca juga: Bappenas Jadikan Sulsel contoh reformasi birokrasi di Indonesia
Pewarta :
Uploader: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar