Badan Perlindungan Konsumen Nasional ingin Bank Indonesia tegas

id bpkn,bank indonesia,bank mandiri

Arsip: Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Veri Anggrijono (paling kanan) dan Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)  Ardiansyah Parmandi (paling kiri) saat menggelar konferensi pers tentang Hari Konsumen Nasional Jakarta, Kamis. (ANTARA/ Sella Panduarsa Gareta)

Kejelasan akses pemulihan bagi transaksi e-commerce, sistem dan lembaga pemulihan sangat krusial, BPKN memperkirakan insiden PK terkait e-commerce akan meningkat pesat di tahun mendatang seiring dengan semakin inklusifnya kehidupan sosial ekonomi mas
Jakarta (ANTARA) - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menginginkan Bank Indonesia bersikap tegas terhadap insiden saldo yang menimpa sebagian nasabah Bank Mandiri di sejumlah daerah, dan agar kewaspadaan ditingkatkan terhadap hal tersebut.

"Kejelasan akses pemulihan bagi transaksi e-commerce, sistem dan lembaga pemulihan sangat krusial, BPKN memperkirakan insiden PK terkait e-commerce akan meningkat pesat di tahun mendatang seiring dengan semakin inklusifnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat dengan jasa teknologi finansial," kata Ketua BPKN Ardiansyah di Jakarta, Sabtu.

Menurut Ardiansyah, tanpa adanya pengaturan segera oleh pemerintah atas keberadaan kepastian hukum dan jalur pemulihan bagi konsumen, insiden-insiden tersebut berpotensi berkembang tidak terkendali.

Hal itu, ujar dia, juga akan diperkuat oleh semakin tingginya lalu lintas e-commerce lintas batas.

BPKN juga menegaskan Bank Mandiri perlu mengevaluasi ulang semua sistem keamanan dan sistem transaksi perbankannya, serta Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran perlu bersikap tegas terhadap penyelenggara sistem pembayaran yang lalai dan telah menimbulkan kerugian pada konsumen.

Koordinator Komisi Kerja Sama dan Kelembagaan BPKN Nurul Yakin Setyabudi mengemukakan, BI juga harus mendorong pemulihan hak konsumen yang dirugikan atas insiden ini, serta ke depan perlu menerapkan mekanisme denda atas gagalnya sistem pembayaran seperti ini oleh penyelenggara.

"Gagalnya suatu sistem pembayaran dampaknya ke konsumen akan luar biasa. Kegagalan sistem pembayaran dapat berakibat terganggunya transaksi yang mendesak, gagalnya peluang bisnis, maupun timbulnya biaya tak perlu, surcharge, denda dan waktu yang terbuang yang menjadi beban konsumen," kata Nurul Yakin.

Dalam skala lebih luas, lanjutnya, kegagalan suatu sistem pembayaran akan berdampak pada kepercayaan pada perdagangan, sistem moneter dan ekonomi nasional.

Sebagaimana diwartakan, Bank Indonesia mengharapkan gangguan sistem pembayaran yang menimpa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk segera diatasi dan perseroan perlu memberikan informasi secepat mungkin kepada nasabah mengenai langkah penyelesaian yang telah dilakukan.

"Segera memberitahukan atau berkomunikasi kepada nasabah untuk memberikan perlindungan nasabah dan kepastian layanannya terjaga dan terkendali," kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko.

Onny mengatakan saat ini Bank Mandiri sudah memberikan informasi resmi ke masyarakat mengenai gangguan sistem pembayaran itu.

Menurut Onny, bisnis sistem pembayaran yang melibatkan banyak nasabah harus memiliki ketahanan sistem operasinya dan terus memperkuat rencana cadangan untuk mendukung bisnis. Dengan begitu perbankan dapat sigap dan cepat untuk menjaga kualitas dan kontinuitas operasinya dalam situasi dan kondisi apapun.

"Hemat saya, masalah itu segera teratasi. Mengingat bank telah melakukan komunikasi kepada masyarakat," ujar dia.
Pewarta :
Editor: Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar