• Top News
  • Terkini
  • Rilis Pers
Antaranews.com
Tentang Kami
Logo Header Antaranews makassar
Kamis, 25 Februari 2021
Logo Small Mobile Antaranews makassar
Logo Small Fixed Antaranews makassar
  • Home
  • Nusantara
      • antaranews.com
      • Aceh/NAD
      • Bali
      • Bangka/Belitung
      • Banten
      • Bengkulu
      • Gorontalo
      • Jambi
      • Jawa Barat
      • Jawa Tengah
      • Jawa Timur
      • Kalimantan Barat
      • Kalimantan Selatan
      • Kalimantan Tengah
      • Kalimantan Timur
      • Kalimantan Utara
      • Kepulauan Riau
      • Kuala Lumpur
      • Lampung
      • Maluku
      • Megapolitan
      • NTB
      • NTT
      • Papua
      • Papua Barat
      • Riau
      • Sulawesi Selatan
      • Sulawesi Tengah
      • Sulawesi Tenggara
      • Sulawesi Utara
      • Sumatera Barat
      • Sumatera Selatan
      • Sumatera Utara
      • Yogyakarta
  • Nasional
    • Kemarin, buronan Interpol ditangkap hingga pelantikan Kabareskrim baru

      Kemarin, buronan Interpol ditangkap hingga pelantikan Kabareskrim baru

      Kamis, 25 Februari 2021 5:00

      Puluhan penambang emas ilegal di Parigi Moutong tertimbun longsoran

      Puluhan penambang emas ilegal di Parigi Moutong tertimbun longsoran

      Kamis, 25 Februari 2021 1:57

      Tersangka korupsi dana bansos pandemi, sekdes di Bogor masih buron

      Tersangka korupsi dana bansos pandemi, sekdes di Bogor masih buron

      Kamis, 25 Februari 2021 1:35

      Polresta Samarinda lakukan penyelidikan resepsi pernikahan yang viral

      Polresta Samarinda lakukan penyelidikan resepsi pernikahan yang viral

      Kamis, 25 Februari 2021 1:27

      Suhu udara di Sumut meningkat, capai 34 derajat Celsius

      Suhu udara di Sumut meningkat, capai 34 derajat Celsius

      Kamis, 25 Februari 2021 0:47

  • Hukum
    • Rudenim Makassar terbitkan 1.674 kartu identitas pencari suaka

      Rudenim Makassar terbitkan 1.674 kartu identitas pencari suaka

      Kapolri minta Kabareskrim jalankan rekomendasi Komnas HAM soal Laskar FPI

      Kapolri minta Kabareskrim jalankan rekomendasi Komnas HAM soal Laskar FPI

      Kapolri minta Kabareskrim baru Komjen Pol Agus Andrianto tegakkan hukum berkeadilan

      Kapolri minta Kabareskrim baru Komjen Pol Agus Andrianto tegakkan hukum berkeadilan

      Stafsus jelaskan proses pemberian suap ke Edhy Prabowo

      Stafsus jelaskan proses pemberian suap ke Edhy Prabowo

      BNN musnahkan 84 kg sabu dan 115 kg ganja hasil pengungkapan tujuh kasus narkotika

      BNN musnahkan 84 kg sabu dan 115 kg ganja hasil pengungkapan tujuh kasus narkotika

  • Politik
    • Panglima TNI memutasikan 114 perwira tinggi

      Panglima TNI memutasikan 114 perwira tinggi

      Wapres minta kementerian/lembaga konsolidasikan anggaran untuk Papua dan Papua Barat

      Wapres minta kementerian/lembaga konsolidasikan anggaran untuk Papua dan Papua Barat

      Gubernur Sulsel buktikan tak ada masalah dengan Wali Kota Makassar terpilih

      Gubernur Sulsel buktikan tak ada masalah dengan Wali Kota Makassar terpilih

      LSI: Prabowo, Ganjar, dan Anies tiga teratas calon presiden

      LSI: Prabowo, Ganjar, dan Anies tiga teratas calon presiden

      KPU tetapkan Tina-Ado sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju terpilih

      KPU tetapkan Tina-Ado sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju terpilih

  • Daerah
    • TNI bersihkan bangunan sekolah rusak akibat gempa di  Mamuju

      TNI bersihkan bangunan sekolah rusak akibat gempa di Mamuju

      PU Sulbar terima permintaan masyarakat yang ingin robohkan rumahnya

      PU Sulbar terima permintaan masyarakat yang ingin robohkan rumahnya

      KPID Sulbar bantu pengungsi Tapalang Barat Mamuju

      KPID Sulbar bantu pengungsi Tapalang Barat Mamuju

      Dinas PU Sulbar robohkan rumah warga yang rusak akibat gempa di Mamuju

      Dinas PU Sulbar robohkan rumah warga yang rusak akibat gempa di Mamuju

      DPRD Bone kunjungi PTPN XIV Makassar bahas pengelolaan lingkungan

      DPRD Bone kunjungi PTPN XIV Makassar bahas pengelolaan lingkungan

  • Lintas Daerah
    • Puluhan penambang emas ilegal di Parigi Moutong tertimbun longsor

      Puluhan penambang emas ilegal di Parigi Moutong tertimbun longsor

      Presiden perintahkan perbaikan tanggul Sungai Citarum selesai dalam dua hari

      Presiden perintahkan perbaikan tanggul Sungai Citarum selesai dalam dua hari

      Kemenkes: Positif COVID-19 bertambah 7.533 dengan \"positivity rate\" 10,3 persen

      Kemenkes: Positif COVID-19 bertambah 7.533 dengan "positivity rate" 10,3 persen

      Jubir COVID-19: Pendaftaran vaksinasi pekerja publik melalui instansi terkait

      Jubir COVID-19: Pendaftaran vaksinasi pekerja publik melalui instansi terkait

      DPR dukung kebijakan pemerintah pangkas cuti bersama 2021

      DPR dukung kebijakan pemerintah pangkas cuti bersama 2021

  • Gaya Hidup
    • Konser virtual jadi penggerak industri musik di masa pandemi COVID-19

      Konser virtual jadi penggerak industri musik di masa pandemi COVID-19

      Manfaat tidur cukup untuk kulit \"glowing\"

      Manfaat tidur cukup untuk kulit "glowing"

      Waspada aplikasi obrolan audio Clubhouse menyamar untuk Android

      Waspada aplikasi obrolan audio Clubhouse menyamar untuk Android

      Survei: Generasi Z paling banyak tak percaya COVID-19 dan vaksin

      Survei: Generasi Z paling banyak tak percaya COVID-19 dan vaksin

      Waspada anemia pada anak, pastikan asupan gizi anak terpenuhi

      Waspada anemia pada anak, pastikan asupan gizi anak terpenuhi

  • Ekonomi
      • Jasa
      • Bisnis
      • Wisata
      • Kuliner
      Saham Inggris berakhir melemah, indeks FTSE 100 terpangkas 0,18 persen

      Saham Inggris berakhir melemah, indeks FTSE 100 terpangkas 0,18 persen

      Pemprov Sulsel siapkan Rp14 miliar untuk pembangunan infrastruktur Sidrap

      Pemprov Sulsel siapkan Rp14 miliar untuk pembangunan infrastruktur Sidrap

      MUC Taman Karema-TDA bangkitkan semangat pelaku UMKM Mamuju pascagempa

      MUC Taman Karema-TDA bangkitkan semangat pelaku UMKM Mamuju pascagempa

      BPS : Penduduk miskin di Sulsel bertambah 23.410 orang

      BPS : Penduduk miskin di Sulsel bertambah 23.410 orang

      PT Pelindo IV alokasikan dana TJSL Rp10,48 Miliar pada 2021

      PT Pelindo IV alokasikan dana TJSL Rp10,48 Miliar pada 2021

      Alokasi anggaran PEN 2021 untuk UMKM dan korporasi

      Alokasi anggaran PEN 2021 untuk UMKM dan korporasi

      Pemprov Sulsel targetkan 450 ribu  pengguna QRIS pada 2021

      Pemprov Sulsel targetkan 450 ribu pengguna QRIS pada 2021

      Saham Prancis kembali menguat, indeks CAC 40 bangkit 0,21 persen

      Saham Prancis kembali menguat, indeks CAC 40 bangkit 0,21 persen

      Wisata Sigale-gale Samosir

      Wisata Sigale-gale Samosir

      Wisata Mangrove Luppung Manyampa Bulukumba siap jadi percontohan nasional

      Wisata Mangrove Luppung Manyampa Bulukumba siap jadi percontohan nasional

      TWA Bantimurung Maros ramai dikunjungi pada akhir pekan

      TWA Bantimurung Maros ramai dikunjungi pada akhir pekan

      Liburan Imlek di Gorontalo

      Liburan Imlek di Gorontalo

      Gubernur Sulsel canangkan Pulau Lae-lae jadi icon wisata kuliner Makassar

      Gubernur Sulsel canangkan Pulau Lae-lae jadi icon wisata kuliner Makassar

      Wagub Sulsel bagikan menu khas kepada tim medis saat Lebaran

      Wagub Sulsel bagikan menu khas kepada tim medis saat Lebaran

      Jalangkote dan pisang ijo jadi menu favorit pada masa pandemi di Makassar

      Jalangkote dan pisang ijo jadi menu favorit pada masa pandemi di Makassar

      Kue kering lebaran

      Kue kering lebaran

  • Olahraga
      • Umum
      • Cabang Olahraga
      Kecelakaan tunggal, Pegolf Tiger Woods dilarikan ke RS Los Angeles

      Kecelakaan tunggal, Pegolf Tiger Woods dilarikan ke RS Los Angeles

      Pau Gasol pamit dari NBA untuk balik ke Barcelona

      Pau Gasol pamit dari NBA untuk balik ke Barcelona

      Atraksi bela diri menggunakan borgol

      Atraksi bela diri menggunakan borgol

      Satgas Sulsel lakukan tes atlet hadapi PON XX Papua

      Satgas Sulsel lakukan tes atlet hadapi PON XX Papua

      Bayern buktikan status juara bertahan saat berondong Lazio 4-1

      Bayern buktikan status juara bertahan saat berondong Lazio 4-1

      Gol akrobatik Giroud antar Chelsea juaraii leg pertama atas Atletico

      Gol akrobatik Giroud antar Chelsea juaraii leg pertama atas Atletico

      Liga Italia - Dua gol Ronaldo antar Juventus menang 3-0 di kandang Crotone

      Liga Italia - Dua gol Ronaldo antar Juventus menang 3-0 di kandang Crotone

      Liga Spanyol - Sevilla gusur Barcelona di posisi ketiga klasemen setelah kalahkan Osasuna

      Liga Spanyol - Sevilla gusur Barcelona di posisi ketiga klasemen setelah kalahkan Osasuna

  • Internasional
    • AS jatuhkan sanksi kepada dua jenderal Myanmar pascakudeta

      AS jatuhkan sanksi kepada dua jenderal Myanmar pascakudeta

      Sekjen PBB Guterres minta militer Myanmar hentikan penindasan

      Sekjen PBB Guterres minta militer Myanmar hentikan penindasan

      UNHCR serukan penyelamatan pengungsi Rohingya yang terdampar di Laut Andaman

      UNHCR serukan penyelamatan pengungsi Rohingya yang terdampar di Laut Andaman

      Facebook hapus laman militer Myanmar sehari setelah dua pengunjuk rasa tewas

      Facebook hapus laman militer Myanmar sehari setelah dua pengunjuk rasa tewas

      Donald Trump berusaha kembali jadi sorotan dengan pidato temu konservatif

      Donald Trump berusaha kembali jadi sorotan dengan pidato temu konservatif

  • Sejagat
    • Anggota DPR minta pemerintah ungkap asal-usul benda diduga drone bawah air

      Anggota DPR minta pemerintah ungkap asal-usul benda diduga drone bawah air

      Gempa bermagnitudo 6,2 guncang Mindanao Filipina

      Gempa bermagnitudo 6,2 guncang Mindanao Filipina

      Mahathir Mohamad bantah ikut merancang koalisi Perikatan Nasional

      Mahathir Mohamad bantah ikut merancang koalisi Perikatan Nasional

      Malaysia wajibkan tes usap bagi pekerja asing

      Malaysia wajibkan tes usap bagi pekerja asing

      Malaysia mulai izinkan tiga orang satu mobil

      Malaysia mulai izinkan tiga orang satu mobil

  • Artikel
      • Profil
      • Opini
      • Cerita Sejarah
      Di tengah kepasrahan keluarga korban Sriwijaya Air tersembul asa keajaiban

      Di tengah kepasrahan keluarga korban Sriwijaya Air tersembul asa keajaiban

      Dua gadis cilik Indonesia terbitkan novel bahasa Inggris

      Dua gadis cilik Indonesia terbitkan novel bahasa Inggris

      Hisbullah Amin, Berjuang dirikan RSDC di tengah keterbatasan anggaran

      Hisbullah Amin, Berjuang dirikan RSDC di tengah keterbatasan anggaran

      Zakir Sabhara HW, \"Komandan Relawan\" Sulsel perangi COVID-19

      Zakir Sabhara HW, "Komandan Relawan" Sulsel perangi COVID-19

      Regulasi vaksinasi COVID-19 secara mandiri harus cermat dan hindari hal buruk

      Regulasi vaksinasi COVID-19 secara mandiri harus cermat dan hindari hal buruk

      Introspeksi diri dan lebih menghargai alam

      Introspeksi diri dan lebih menghargai alam

      Berjuta inovasi cerdaskan siswa daerah terpencil

      Berjuta inovasi cerdaskan siswa daerah terpencil

      Saat bukit sampah disulap jadi taman rongsokan yang indah

      Saat bukit sampah disulap jadi taman rongsokan yang indah

      Sepak bola saat pandemi, merayakan pesta dalam sepi

      Sepak bola saat pandemi, merayakan pesta dalam sepi

      Kisah orang Jawa yang tidak jadi bagian dari  Melayu

      Kisah orang Jawa yang tidak jadi bagian dari Melayu

      Mengulik sejarah tambang batu bara Ombilin di Sawahlunto

      Mengulik sejarah tambang batu bara Ombilin di Sawahlunto

      Para presiden di pusaran badai politik

      Para presiden di pusaran badai politik

  • Foto
    • Alokasi anggaran PEN 2021 untuk UMKM dan korporasi

      Alokasi anggaran PEN 2021 untuk UMKM dan korporasi

      Banjir merendam ribuan rumah di Karawang

      Banjir merendam ribuan rumah di Karawang

      Vaksninasi COVID-19 bagi anggota polisi

      Vaksninasi COVID-19 bagi anggota polisi

      Atraksi bela diri menggunakan borgol

      Atraksi bela diri menggunakan borgol

      Volume ketinggian air bendungan Bili-bili Gowa

      Volume ketinggian air bendungan Bili-bili Gowa

  • Video
    • Pameran tanaman hias dukung kebutuhan warga Makassar

      Pameran tanaman hias dukung kebutuhan warga Makassar

      Musnahkan benih tanaman impor yang jadi media pembawa hama

      Musnahkan benih tanaman impor yang jadi media pembawa hama

      Antisipasi cuaca buruk, logistik Pilkada Pangkep dikirim lebih awal ke pulau

      Antisipasi cuaca buruk, logistik Pilkada Pangkep dikirim lebih awal ke pulau

      Kanwil BRI Makassar berbagi kacamata gratis

      Kanwil BRI Makassar berbagi kacamata gratis

      Pandemi COVID-19, perayaan Maudu Lompoa tetap digelar di Takalar

      Pandemi COVID-19, perayaan Maudu Lompoa tetap digelar di Takalar

Logo Header Antaranews Makassar

Menanti kepastian masa depan hutan Indonesia

id Hutan primer,lahan gambut,moratorium hutan,hutan indonesia,klhk,walhi Minggu, 21 Juli 2019 14:59 WIB

Menanti kepastian masa depan hutan Indonesia

Pemerhati lingkungan dari berbagai elemen memberikan paparan terkait hutan primer dan lahan gambut di Indonesia. (Antaranews/Muhammad Zulfikar)

"Jadi, dia tidak hanya bisa mengikat internal pemerintahan tapi juga bisa dijadikan payung hukum dalam proses penegakan hukum," katanya
Jakarta (ANTARA) - Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut telah berakhir pada 17 Juli 2019. Namun, hingga kini belum diketahui arah keberlangsungan dan kepastian masa depan hutan Indonesia.

Pasalnya, hingga kini pemerintah belum mengeluarkan kebijakan atau regulasi seperti apa yang akan diterapkan untuk menyelamatkan 66 hingga 67 juta hektare (ha) hutan alam Indonesia. Keberadaan hutan tentunya diperlukan untuk menghasilkan oksigen sekaligus menjadikan Indonesia sebagai paru-paru dunia.

Peraturan terkait moratorium pertama kali dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2011 melalui Inpres Nomor 10 Tahun 2011 mengenai penundaan izin-izin baru pembukaan hutan primer dan lahan gambut.

Sejak dikeluarkannya Inpres tersebut hingga saat ini, tercatat sudah empat kali perpanjangan secara resmi oleh pemerintah yang hanya berlaku setiap dua tahun sekali. Pada awal diterbitkannya Inpres tersebut, setidaknya tercatat sekitar 64 juta ha kawasan hutan di Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, luasan hutan di Tanah Air semakin mengkhawatirkan. Hal itu dibuktikan dengan penyusutan kawasan hutan di berbagai provinsi yang digunakan untuk berbagai kepentingan di antaranya sebagai lahan perkebunan kelapa sawit.

Padahal, pemerintah telah mengeluarkan Inpres tentang moratorium hutan primer dan lahan gambut. Lalu, pertanyaannya ialah kenapa luasan hutan Indonesia masih terus berkurang meskipun Inpres telah diterbitkan.

Tentunya hal itu menjadi pertanyaan utama yang harus harus dijawab oleh pemerintah terutama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dikomandoi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), sekitar 18 juta ha izin telah diterbitkan pemerintah sejak ditebitkannnya Inpres pertama oleh Presiden SBY hingga 2019, meskipun sudah ada moratorium hutan primer dan lahan gambut.

Semua pihak tentu mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menyelamatkan hutan Indonesia. Termasuk pula mempertanyakan apakah upaya yang dilakukan hanya sebatas pertemuan beberapa menteri untuk menandatangani Inpres tersebut, kemudian mengabaikannya.

Kepala Departemen Advokasi Eksekutif Nasional Walhi Zenzi Suhadi mengatakan dari 18 juta ha lahan yang diberikan izin tersebut, sejumlah daerah yakni Provinsi Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Papua merupakan kawasan yang paling dominan digarap untuk kepentingan korporasi.

"Umumnya diperuntukkan bagi lahan kelapa sawit, hutan tanaman industri dan hak pengusahaan hutan serta tambang," ujar dia.

Peraturan tentang penyelamatan hutan di Tanah Air pada dasarnya telah banyak diterbitkan pemerintah, hanya saja dalam praktiknya terdapat celah yang diduga dilanggar, tertentu demi kepentingan bisnis.

Berdasarkan kajian yang dilakukan Walhi, ia mengatakan salah satu penyebab utama masih banyaknya lahan atau hutan di Indonesia diberikan izin ialah terdapatnya kebijakan kontradiktif dengan semangat moratorium.

Sebagai contoh ialah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 104 tahun 2015 yakni perubahan atas PP Nomor 10 tahun 2010. Akibatnya, hutan Indonesia seluas sembilan juta ha dilepaskan selama moratorium.

Kedua, PP Nomor 6 Tahun 2007 junto PP Nomor 03 Tahun 2008 yang berelasi dengan penerbitan izin sejak 2009 hingga 2019 seluas 11 juta ha yang meliputi hutan tanaman industri, ujar Zenzi. 


Pajale-Geotermal pengecualian

Pemerintah dengan tegas menyatakan masih memberikan celah dan ruang untuk izin penanaman padi jagung dan kedelai (Pajale) serta geotermal. Hal itu diberikan pengecualian karena dianggap sebagai proyek strategis nasional.

Pengecualian itu dilakukan karena pemerintah menganggap Pajale dan eksplorasi geotermal perlu dilakukan demi kepentingan nasional. Bahkan, hingga kini KLHK mengaku masih memberikan izin baru untuk eksplorasi geotermal.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Ruandha Agung Sugardiman yang mengatakan hal itu merujuk pada Inpres tentang moratorium hutan primer dan lahan gambut.

"Kita tidak menutup semua kemungkinan tapi kita masih memberikan pengecualian apabila itu diperlukan untuk pembangunan nasional," kata dia.

Ia mengklaim berdasarkan Inpres yang diperbaharui setiap dua tahun sekali dan review peta per enam bulan, luas 66 juta ha hutan di Tanah Air sudah mulai stabil.

Hingga kini moratorium hutan primer dan lahan gambut tersebut masih dalam proses diskusi antara kementerian terkait dengan Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Negara.



Perjelas pasal pengecualian   

Pasal pengecualian yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait moratorium hutan primer dan lahan gambut ditanggapi oleh pakar sekaligus Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Profesor Bambang Hero.

Menurut dia, pemerintah perlu membuat indikator dan kriteria jelas terkait pengecualian moratorium hutan primer dan lahan gambut yang akan dipermanenkan.

Hal tersebut diperlukan untuk menghindari adanya gesekan kepentingan di kemudian hari.

"Pengecualian ini harus ada indikator yang jelas serta jangan menimbulkan multitafsir dan harus tegas," kata dia.

Ia menerangkan jika kriteria atau indikator yang dikeluarkan pemerintah masih multitafsir, maka masih ada celah bagi pihak tertentu dalam mengakali moratorium hutan primer dan gambut tersebut.

Oleh sebab itu, para pemangku kepentingan diminta menyusun secara baik agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari. Sebagai contoh kasus PT HIP di Buol Sulawesi Tengah.

Pada kasus itu, ia menilai kurangnya sinkronisasi  komunikasi pemerintah pusat dengan daerah sehingga menimbulkan masalah baru. Padahal, masalah itu dapat diatasi jika pemerintah saling terbuka.

Pernyataan lebih tegas dilontarkan oleh  Zenzi Suhadi yang menyatakan pemerintah harus mencabut pasal pengecualian demi melindungi kawasan hutan di Indonesia.

"Semestinya dicabut atau dihilangkan karena ini yang mengikat KLHK dan ESDM untuk tetap menerbitkan status izin," kata dia.

Selama ini pemerintah masih membuka celah seperti pasal pengecualian terhadap peningkatan status perizinan sehingga semangat atau cita-cita dari moratorium hutan primer dan lahan gambut belum maksimal.

Selain itu, pasal pengecualian Pajale disarankan juga untuk segera dicabut atau dihilangkan.

Namun, pengecualian dapat dimunculkan terhadap perhutanan sosial atau tanah objek reforma agraria.

Jika pemerintah berdalih Pajale untuk kepentingan ketahanan pangan, menurut dia, maka yang harus dilakukan yaitu izin perhutanan sosial atau tanah objek reforma agraria agar menguntungkan masyarakat.



Aturan tegas

Untuk menyelamatkan hutan di Tanah Air, sepertinya tidak ada pilihan lain selain menetapkan peraturan yang tegas dan bersifat mengikat semua pihak baik pemerintah maupun korporasi. Inpres yang telah diterbitkan selama delapan tahun terakhir dinilai tidak bisa menjamin keberlangsungan hutan Indonesia.

Pegiat lingkungan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), masyarakat dan pihak terkait hingga kini masih menunggu pemerintah terkait moratorium Nomor 6 tahun 2017 yang sudah berakhir pada 17 Juli 2019. Berbagai masukan disampaikan dalam diskusi terbuka, salah satunya meminta pemerintah minimal menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk melindungi hutan primer dan lahan gambut.

Jika masih mengandalkan dan mengacu kepada Inpres, maka komitmen pemerintah terhadap keberlangsungan hutan primer maupun lahan gambut masih dianggap abu-abu.

Zenzi mengatakan jika pemerintah serius dan ingin menyelamatkan hutan di Tanah Air, maka moratorium tersebut tidak cukup hanya dengan inpres. Melainkan harus pula memiliki regulasi hukum yang kuat dan mengikat minimal Perpres.

"Jadi, dia tidak hanya bisa mengikat internal pemerintahan tapi juga bisa dijadikan payung hukum dalam proses penegakan hukum," katanya.

Selain itu, Walhi juga menyarankan agar pemerintah segera merevisi dua peraturan yang berbenturan dengan semangat moratorium tersebut yaitu PP 104 Tahun 2005 dan PP Nomor 6 Tahun 2007.

Kemudian, tindakan serupa untuk persoalan Perpu terhadap Undang-Undang nomor 41 tentang Kehutanan terutama terhadap perubahan pasal 19 dan pasal 22 yang dianggap menjadi landasan maraknya penerbitan izin setelah reformasi.




Pewarta : Muhammad Zulfikar
Editor: Suriani Mappong
COPYRIGHT © ANTARA 2021
Cetak

Berita Terkait

Leicester City tersandung di kandang Norwich

Leicester City tersandung di kandang Norwich

Sabtu, 29 Februari 2020 7:07 Wib

Karateka Sulsel Sumbang Perak Liga Premier Dubai

Karateka Sulsel Sumbang Perak Liga Premier Dubai

Minggu, 2 April 2017 21:00 Wib

Karateka Sulsel Tembus Final Liga Primer Dubai

Karateka Sulsel Tembus Final Liga Primer Dubai

Sabtu, 1 April 2017 11:39 Wib

Forki Tambah Kekuatan Hadapi Liga Primer Dubai

Forki Tambah Kekuatan Hadapi Liga Primer Dubai

Rabu, 29 Maret 2017 15:51 Wib

Forki Kirim Karateka Ke Liga Primer Dubai

Forki Kirim Karateka Ke Liga Primer Dubai

Selasa, 28 Maret 2017 19:20 Wib

Daerah terpencil di Mamuju dapat perhatian Kemenkes

Daerah terpencil di Mamuju dapat perhatian Kemenkes

Kamis, 20 Oktober 2016 21:27 Wib

Sulsel Penyumbang Terbanyak Atlet di Liga Primer

Sulsel Penyumbang Terbanyak Atlet di Liga Primer

Kamis, 5 April 2012 6:33 Wib

Sulsel Bertekad Sebagai Penyumbang Atlet Terbanyak

Sulsel Bertekad Sebagai Penyumbang Atlet Terbanyak

Minggu, 15 Januari 2012 2:04 Wib

  • Terpopuler
PLN putuskan aliran listrik Disdag dan Satpol PP Makassar karena menunggak

PLN putuskan aliran listrik Disdag dan Satpol PP Makassar karena menunggak

2.073 views

Kasus COVID-19 pascagempa Sulbar meningkat drastis

Kasus COVID-19 pascagempa Sulbar meningkat drastis

1.410 views

Positif COVID-19 bertambah 8.054 kasus, meninggal tambah 164 orang

Positif COVID-19 bertambah 8.054 kasus, meninggal tambah 164 orang

886 views

Sulsel jadi proyek percontohan pengembangan madrasah di Indonesia

Sulsel jadi proyek percontohan pengembangan madrasah di Indonesia

812 views

UMI Makassar peringkat 98 dalam daftar universitas Islam top dunia

UMI Makassar peringkat 98 dalam daftar universitas Islam top dunia

710 views

  • Top News
Puluhan penambang emas ilegal di Parigi Moutong tertimbun longsor

Puluhan penambang emas ilegal di Parigi Moutong tertimbun longsor

Pemkab Majene bentuk 10 tim validasi kerusakan akibat gempa bumi

Pemkab Majene bentuk 10 tim validasi kerusakan akibat gempa bumi

Kemenkes: Positif COVID-19 bertambah 7.533 dengan "positivity rate" 10,3 persen

Kemenkes: Positif COVID-19 bertambah 7.533 dengan "positivity rate" 10,3 persen

Mendikbud: Pembelajaran tatap muka bisa dimulai setelah vaksinasi COVID-19 para guru

Mendikbud: Pembelajaran tatap muka bisa dimulai setelah vaksinasi COVID-19 para guru

Gubernur Sulsel buktikan tak ada masalah dengan Wali Kota Makassar terpilih

Gubernur Sulsel buktikan tak ada masalah dengan Wali Kota Makassar terpilih

Antara Makassar

Foto

Alokasi anggaran PEN 2021 untuk UMKM dan korporasi

Alokasi anggaran PEN 2021 untuk UMKM dan korporasi

Banjir merendam ribuan rumah di Karawang

Banjir merendam ribuan rumah di Karawang

Vaksninasi COVID-19 bagi anggota polisi

Vaksninasi COVID-19 bagi anggota polisi

Atraksi bela diri menggunakan borgol

Atraksi bela diri menggunakan borgol

Volume ketinggian air bendungan Bili-bili Gowa

Volume ketinggian air bendungan Bili-bili Gowa

Tweets by @gtlo_antara
Logo Footer Antaranews makassar
makassar.antaranews.com
Copyright © 2021
  • Home
  • Terkini
  • Top News
  • Terpopuler
  • Nusantara
  • Nasional
  • Hukum
  • Politik
  • Daerah
  • Lintas Daerah
  • Gaya Hidup
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Internasional
  • Sejagat
  • Artikel
  • Foto
  • Video
  • Ketentuan Penggunaan
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Kebijakan Privasi
  • www.antaranews.com
  • Antara Foto
  • IMQ
  • Asianet
  • OANA
  • Home
  • Hukum
    • Politik
      • Daerah
        • Lintas Daerah
          • Gaya Hidup
            • Ekonomi
              • Jasa
              • Bisnis
              • Wisata
              • Kuliner
            • Olahraga
              • Umum
              • Cabang Olahraga
            • Internasional
              • Sejagat
                • Artikel
                  • Profil
                  • Opini
                  • Cerita Sejarah
                • Galeri Foto
                • Video