Jakarta (ANTARA) - Ketua DPP PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning mendorong Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau yang lebih dikenal Kudatuli.
"Kami dorong presiden, bahkan dari waktu Jokowi periode satu, terus dorong beliau tuntaskan kasus 27 Juli," kata Ribka saat memperingati peristiwa Kudatuli bersama Forum Nasional 27 Juli 1996 atau lebih dikenal Fornas 96, di Gedung DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu.
Menurut dia, PDIP sendiri tidak pernah menutup kasus itu. Bahkan, setiap rakernas dan kongres selalu masuk dalam rekomendasi penuntasan kasus Kudatuli.
"Kalau peristiwa 27 Juli itu PDIP tidak pernah menutup. Artinya penting ya jangan dibilang kok tidak dibuka lagi, kok tidak diteruskan lagi, tidak. Persoalannya kan di adhoc-nya militer lah yang belum bisa clear. Komnas HAM juga sudah membuka nah itu yang menjadi persoalan di kita," kata Ribka.
Bendahara Fornas 96, Ali Husen menambahkan meskipun pihaknya mendukung partai berlambang banteng itu, tapi dirinya merasa penuntasan kasus Kudatuli harus dilakukan.
Ia meminta pemerintah membuka diri menyelesaikan kasus ini agar hal serupa itu tak terulang lagi di kemudian hari.
"Walau kita bagian dari PDI-P, kita harus ingatkan namanya manusia kan kenapa ini persoalan tidak diselesaikan," kata Ali.
Hari ini, 27 Juli 2019, tepat 23 tahun peristiwa Kudatuli terjadi. Secara singkat, peristiwa itu bermula dari dualisme di tubuh Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Ketua Umum PDI hasil kongres Medan, Soerjadi, menyerbu dan menguasai Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat, yang diduduki Ketua Umum PDI Kongres Surabaya, Megawati Soekarnoputri.
Komnas HAM mencatat sebanyak lima orang yang tewas, 149 luka-luka, dan 23 orang hilang dalam peristiwa itu.
Berita Terkait
Serikat pekerja Vietnam meminta kenaikan tunjangan melahirkan
Senin, 1 April 2024 13:20 Wib
Kesbangpol Sulbar antisipasi potensi ATGH pasca Pemilu 2024
Sabtu, 9 Maret 2024 19:08 Wib
Malaysia akan lanjutkan pencarian pesawat MH370 pada peringatan 10 tahun
Senin, 4 Maret 2024 12:16 Wib
Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra hadapi dakwaan kasus "lese majeste"
Selasa, 20 Februari 2024 15:30 Wib
KBRI Kuala Lumpur belum dapat notifikasi soal penangkapan ratusan WNI di Malaysia
Senin, 19 Februari 2024 12:17 Wib
90 korban tewas akibat tanah longsor di Davao Oro Filipina
Jumat, 16 Februari 2024 14:31 Wib
Dubes RI : Antusiasme WNI pemilih pada Pemilu 2024 di Kuala Lumpur cukup tinggi
Senin, 12 Februari 2024 6:53 Wib
Sultan Johor resmi menjadi Raja Malaysia XVII
Kamis, 1 Februari 2024 6:16 Wib