Makassar (ANTARA) - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sulawesi Selatan pada 2018 mencapai angka 70,88 persen atau mengalami peningkatan jika membandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 70,79 persen.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan Yos Rusdiansyah di Makassar, Jumat, menjelaskan Indeks Demokrasi Indonesia merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi.
"Untuk Provinsi Sulawesi Selatan ini indeks demokrasinya ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Di 2017 itu IDI hanya 70,79 persen dan sekarang di tahun ini sudah meningkat menjadi 70,88 persen," ujarnya.
Ia mengatakan tingkat capaian indeks diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil (Civil Liberty), hak-hak politik (Political Rights), dan lembaga demokrasi (Institution of Democracy).
Yos menyebutkan metodologi penghitungan IDI menggunakan empat sumber data yakni "review" surat kabar lokal, dokumen (Perda, Pergub, dan lain-lain), Diskusi Fokus Grup (FGD), dan wawancara mendalam.
Menurut dia pada pencapaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut secara keseluruhan masih berada dalam kategori sedang karena klasifikasinya sudah dikelompokkan mulai kategori baik (indeks di atas 80 persen), sedang (indeks di atas 60-80 persen) dan buruk (indeks di bawah 60 persen).
"Standar pengklasifikasian itu hanya tiga. Ada kategori baik, sedang dan buruk. Untuk Provinsi Sulsel ini indeks sudah mengalami peningkatan dan kini sudah berada pada level sedang sama dengan tahun lalu juga berada pada level sedang," tuturnya.
Dia mengungkapkan perubahan angka Indeks Demokrasi Indonesia di Sulawesi Selatan dari 2017-2018 dipengaruhi oleh tiga aspek yang indeksnya pada ketiganya mengalami peningkatan.
Untuk indeks kebebasan sipil (civil liberty) sebesar 72,44; aspek hak-hak politik sebesar 64,05; dan aspek lembaga demokrasi sebesar 79,75 persen.
Secara umum IDI Sulsel sejak 2009 hingga 2017 mengalami fluktuasi. Pada 2009 sebesar 61,48 persen, 2010 (56,67 persen), 2011 (65,31 persen), 2012 (68,55), 2013 (65,20 persen), 2014 (75,30 persen), 2015 (67,90 persen), 2016 (68,53 persen), 2017 (70,79 persen) dan 2018.
Berita Terkait
Bamsoet : Indonesia butuh demokrasi gotong-royong, bukan oposisi
Jumat, 12 April 2024 7:00 Wib
Bawaslu RI : KawalPemilu 2024 tunjukkan kesadaran demokrasi meningkat
Sabtu, 17 Februari 2024 8:05 Wib
FKUB Pasangkayu mengajak masyarakat terima hasil pemilu 2024
Jumat, 16 Februari 2024 21:47 Wib
Penjabat Gubernur Sulbar salurkan hak pilih di TPS 17 Simboro Mamuju
Rabu, 14 Februari 2024 12:23 Wib
Soal "surat cinta" UGM, Ari Dwipayana: Hargai perbedaan perspektif demokrasi
Selasa, 13 Februari 2024 11:55 Wib
WNI di Jepang mencoblos di TPS pada 11 Februari
Minggu, 11 Februari 2024 16:11 Wib
Forum Dosen Makassar bahas proses demokrasi Pemilu 2024
Selasa, 6 Februari 2024 11:03 Wib
Polres Majene Sulbar perketat pengamanan gudang logistik KPU
Jumat, 2 Februari 2024 20:11 Wib