Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengatakan penerapan kebijakan tentang Identitas Perangkat Seluler Internasional (International Mobile Equipment Identity/IMEI) akan selesai dalam enam bulan setelah aturan tingkat menteri ditandatangani.
"Prosesnya masih banyak yang harus kami lalui. Targetnya, kami memanfaatkan momentum 17 Agustus," kata Menkominfo Rudiantara dalam diskusi "Membedah Potensi Kerugian Konsumen, Industri, Negara Akibat Ponsel Black Market dan Solusinya" di kantor Kominfo di Jakarta, Jumat.
Rudiantara menjelaskan penandatanganan kebijakan IMEI oleh tiga kementerian, Kementerian Kominfo, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan, akan berlangsung pada Agustus.
Meskipun memanfaatkan momentum 17 Agustus, Rudiantara menyebut kebijakan tersebut tidak lantas ditandatangani pada 17 Agustus.
Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kominfo, Ismail, menjelaskan kementeriannya perlu menyiapkan setidaknya delapan hal terkait aturan IMEI sebelum diberlakukan.
Hal-hal yang perlu disiapkan Kominfo untuk menyusun Sistem Informasi Basis Data IMEI Nasional (Sibina) antara lain basis data yang solid, sinkronisasi dengan operator seluler, hingga menyiapkan pusat layanan konsumen untuk membantu jika terjadi kendala kepada konsumen.
"Perkiraan kami untuk menyiapkan delapan hal itu, kami perlu enam bulan," kata Ismail.
Ismail menjelaskan peraturan tentang IMEI itu akan berjalan dan dieksekusi oleh seluruh operator seluler setelah enam bulan sejak ditandatangani.
Ismail meminta masyarakat tidak perlu resah jika peraturan itu sudah berlaku karena data mengenai IMEI sudah masuk ke operator seluler dan pemerintah juga menyiapkan aplikasi pelaporan.
Berita Terkait
AHY sampaikan tujuh arah kebijakan strategis Kementerian ATR/BPN pada 2025-2029
Kamis, 7 Maret 2024 12:45 Wib
KPU RI siapkan inovasi kebijakan mencegah petugas KPPS meninggal dunia
Rabu, 31 Januari 2024 6:08 Wib
Pihak istana jelaskan pembagian bansos oleh Presiden merupakan kebijakan afirmatif
Senin, 29 Januari 2024 15:44 Wib
Pj Gubernur Sulsel mendukung kebijakan layanan imigrasi Golden Visa
Sabtu, 27 Januari 2024 1:03 Wib
Ketua Majelis Pertimbangan DPP: Pejuang PPP dukung Prabowo telah melawan kebijakan partai
Jumat, 19 Januari 2024 14:40 Wib
Prabowo soal tak bersalaman dengan Anies: Dia ngak datang ke saya usai debat
Senin, 8 Januari 2024 6:35 Wib
Pj Gubernur Sulbar sebut RPJPD perhatikan perubahan wilayah
Kamis, 4 Januari 2024 20:14 Wib
BMKG meluncurkan "Pandangan Iklim 2024" sebagai panduan kebijakan
Senin, 1 Januari 2024 11:56 Wib