Pemprov berhati-hati kerjasamakan aset Sulsel

id Antara Sulsel

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Hayat Gani (dua kiri) memimpin rapat pembahasan terkait nilai sewa tanah dan bangunan kompleks ruko Latanete Plaza, di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Rabu.(7/8). ANTARA FOTO/HO/Humas Pemprov Sulsel

Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan begitu berhati-hati dalam proses kerjasama pengelolaan aset khususnya bangunan kompleks ruko Latanete Plaza Makassar.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Hayat Gani mengatakan terkait masalah ruko harus ada wujud konkret terlebih dahulu sebelum dikerjasamakan.

"Sebelum konkret di sana masalah-masalah internal, kita belum bisa kerjasamakan. Sesuatu yang tidak jelas regulasinya, objeknya, saya kira membuat masalah baru lagi jika kita kerja samakan," jelasnya usai memimpin rapat pembahasan terkait nilai sewa tanah dan bangunan kompleks ruko Latanete Plaza, di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Rabu.

Abdul Hayat menjelaskan, sebelum kerja sama dan optimalisasi aset negara, harus ada pertemuan terlebih dahulu untuk memperjelas tupoksi masing-masing.

"Kedua belah pihak harus tahu di mana batasan-batasan, memulai dari mana, ini yang harus dibicarakan. Dari semua pihak terkait harus terkoordinasi," tegasnya.

Agenda rapat yang dihadiri perwakilan dari Biro Aset, Biro Perekonomian, Inspektorat dan OPD terkait lainnya ini, menurut dia, memang harus diarahkan ke focus group discussion (FGD) terbatas untuk dapat menyikapi permasalahan.

"Sama halnya dengan kasus lain, tidak semudah itu ketika ada tanah kita tiba-tiba mau dikerjasamakan dan dioptimalisasi, dan tidak jelas siapa melakukan apa. Ini yang akan menjadi soal di kemudian hari," kata Abdul Hayat.
Pewarta :
Editor: Laode Masrafi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar