Pansus Hak Angket DPRD Sulawesi Selatan temui KPK

id pansus hak angket,temui kpk,jakarta,pimpinan kpk,hak angket dprd sulsel

Ketua Pansus Hak Angket DPRD Sulsel Kadir Halid (dua kiri) bersama Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan (tengah) memberikan keterangan saat keluar dari Gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/8/2019). FOTO/HO/Tim DPRD Sulsel

Makassar (ANTARA) - Panitia Hak Angket DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menemui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mengkonsultasikan persoalan kebijakan pemerintah provinsi, dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur yang dinilai berseberangan dengan ketentuan perundang-undangan.

"KPK berharap DPRD tidak hanya melakukan pengawasan, dalam hal administratif, tapi juga melaporkan kerugian negara. Mungkin nanti saat datang, DPRD juga membawa data sekaligus melaporkan hal- hal yang dimaksud (data hasil pemeriksaan)," kata Wakil Ketua Pansus Hak Angket, Arum Spink saat dikonfirmasi wartawan, Kamis.

Politisi asal Partai NasDem ini menyampaikan, dari pertemuan konsultasi itu, KPK memberikan respons positif, bahkan mendorong DPRD Sulsel ikut masuk dalam pemberantasan korupsi di daerahnya.

Mengenai dengan hak angket, lembaga anti rasuah itu juga meminta hasil keputusan ataupun rekomendasi yang nantinya dikeluarkan DPRD setempat.

Selanjutnya ditembuskan maupun disampaikan kepada KPK agar bisa ditindaklanjuti, apakah nantinya dipelajari ada indikasi korupsi di dalamnya atau tidak.

Pria akrab disapa Pipink juga mengemukakan, DPRD Sulsel diharapkan mendukung institusi pengawasan lainnya seperti Inspektorat agar institusi semacam itu bisa membantu KPK dalam pencegahan terhadap perilaku korupsi.

"Tentang pertanyaan akan rekomendasi KPK terhadap beberapa kebijakan keliru Pemprov Sulsel, itu dibenarkan KPK. Tetapi diakui hanya sebatas lisan dan tetap harus sesuai prosedur perundang-undangan," katanya.

Pertemuan konsultasi tersebut dipimpin Ketua Panitia Hak Angket DPRD Sulsel Kadir Halid bersama dua Wakil Ketua masing-masing Selle KS Dalle dan Arum Spink bersama rombongan. Mereka diterima Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan bersama Pimpinan KPK Basariah Pandjaitan.

Kedatangan Pansus Hak Angket DPRD Sulsel tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran mekanisme mutasi pengangkatan dan pelantikan ratusan pejabat di Sulsel yang ditandatangani Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman serta dugaan nepotisme dan permainan proyek.
Pewarta :
Uploader: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar