Kearsipan Sulsel ajak masyarakat antisipasi dinamika administrasi serba cepat

id pemprov sulsel,Perpustakaan dan Kearsipan Sulsel, administrasi serba cepat

Kearsipan Sulsel ajak masyarakat antisipasi dinamika administrasi serba cepat

Ilustrasi ruangan di Perpustakaan Alternatif Kota Yogyakarta (Eka Arifa Rusqiyati)

Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan mengajak masyarakat untuk mengantisipasi dinamika administrasi yang semakin cepat saat ini.

Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Sulsel Moh Hasan mengatakan, dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum terjadi paradigma baru seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, yang kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang 23 Tahun 2014.

"Undang-Undang ini telah memberi kewenangan yang luas kepada Daerah sehingga membawa konsekuensi perubahan sistem penyelenggaraan Pemerintahan yang mendasar,baik di tingkat pusat maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota," kata Hasan dalam keterangannya di Makassar, Jumat (9/8).

Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kata dia, secara tegas dan rinci dapat dilihat bahwa bobot kewenangan yang lebih besar ada pada Pemerintah Provinsi.

"Kondisi ini mengharuskan kita untuk segera melakukan langkah antisipatif untuk menghadapi dinamika administrasi yang kian cepat termasuk juga dalam bidang kearsipan dan perpustakaan," jelasnya.

Lebih lanjut, Hasan menyebutkan salah satu persoalan mendesak yang dihadapi dalam bidang kearsipan adalah rendahnya kesadaran dan apresiasi aparat terhadap pentingnya arsip sumber informasi dan bahan akuntabilitas kinerja pemerintah, kemudian dalam bidang perpustakaan adalah rendahnya minat baca masyarakat.

"Tentunya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan selaku institusi yang bertanggungjawab dalam pembinaan kearsipan dan perpustakaan memiliki tanggung jawab yang besar," sebut Hasan.

Hasan mengaku tujuan utama dari kegiatan tersebut adalah untuk membangun komitmen dan menyamakan persepsi, mendorong terciptanya kreativitas dan inovasi baru, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mampu berdaya saing di bidang perpustakaan dan kearsipan.

"Semoga Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam menjalankan tugas pemerintahan," tutupnya.
Pewarta :
Uploader: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar