Denpasar (ANTARA) - Kongres V PDI Perjuangan merekomendasikan agar Majelis Permusyawaratan Rakyat kembali diberikan kewenangan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
"Amandemen yang kita perlukan adalah amandemen yang bersifat terbatas, berkaitan GBHN," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto seusai Kongres V PDIP, di Bali, Sabtu.
PDIP menilai Presiden tetap harus dipilih rakyat sebagai bentuk kedaulatan rakyat. Sebab, pemilihan Presiden secara langsung memberikan mandat yang sangat kuat bagi Presiden terhadap legitimasi dan legalitasnya dengan jaminan masa jabatan lima tahun, kecuali melanggar konstitusi.
Namun terkait haluan negara, kata Hasto, diperlukan garis besar yang ditetapkan MPR sebagai representasi seluruh rakyat Indonesia.
Dia mengatakan dengan adanya GBHN maka semuanya dibimbing oleh sebuah arah, yakni bagaimana bangsa Indonesia maju dan dapat menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa maju.
Meskipun demikian, kata Hasto, secara teknis rekomendasi terkait GBHN itu harus dibicarakan dengan para ketua umum partai politik.
Berita Terkait
PDIP membuka opsi koalisi dengan Partai Gerindra dan Golkar pada Pilkada 2024
Senin, 1 April 2024 15:16 Wib
Hasto mengakui PDIP coba komunikasi dengan Khofifah terkait Pilkada 2024
Senin, 1 April 2024 15:12 Wib
Hasto sebut Ketum PDIP Megawati tidak masalah bertemu Prabowo
Senin, 25 Maret 2024 19:36 Wib
Jokowi minta wartawan tanyakan soal kesiapan PDI Perjuangan sebagai oposisi
Senin, 19 Februari 2024 10:41 Wib
PDI Perjuangan sudah berkomunikasi dengan 01 untuk bentuk tim khusus
Kamis, 15 Februari 2024 1:03 Wib
Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri merayakan ulang tahun ke-77
Selasa, 23 Januari 2024 11:04 Wib
PDI Perjuangan menerima pengunduran diri Maruarar Sirait
Selasa, 16 Januari 2024 11:33 Wib
Hasto nilai perlu ada perbaikan untuk Debat Capres-Cawapres Pilpres 2024
Selasa, 9 Januari 2024 6:04 Wib