Ratusan kepala keluarga di Mamuju terima BSPS

id mamuju,bantuan bsps,kepala keluarga di Mamuju terima BSPS,di Mamuju terima BSPS

Bupati Mamuju Habsi Wahid pada penyerahan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada 400 Kepala Keluarga di daerah itu, Selasa (13/8). (Foto Humas Pemkab Mamuju)

Mamuju (ANTARA) - Sebanyak 400 Kepala Keluarga (KK) di Mamuju Provinsi Sulawesi Barat menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

BSPS itu diserahkan langsung Bupati Mamuju Habsi Wahid di Ruang Pola Lantai III Kantor Bupati Mamuju, Selasa.

Bantuan berupa biaya renovasi rumah tak layak huni yang digelontorkan pemerintah melalui Satuan Kerja Non Vertikal tertentu (Satker SNVT) Perumahan Provinsi Sulawesi Barat, juga telah diserahkan kepada 500 KK di Kanupaten Mamuju, pada Juni 2019.

Bupati Mamuju Habsi Wahid mengatakan, bantuan perumahan tersebut akan membantu mengatasi tingkat kemiskinan karena rumah yang tidak layak huni juga merupakan indikator terjadinya kemiskinan.

"Program ini akan menjadi salah satu upaya pengentasan kemiskinan yang juga merupakan program pembangunan jangka lima tahun yang telah di programkan pemerintah daerah dan sekitar 2.000 unit dalam tiga tahun ini sudah hampir selesai," kata Habsi Wahid.

"Kehadiran BSPS sangat membantu masyarakat untuk memperbaiki kulitas kebutuhan mendasar mereka dengan memiliki rumah yang layak tentu dapat memperbaiki segala aktifitas yang mungkin dulunya sulit untuk dilakukan di rumah," tambahnya.

Sementara, Pejabat Pembuat Komitmen Bantuan Rumah Swadaya (PKK-BPS) Satuan Kerja Non Vertikal (SKNV) Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Barat Harwan menjelaskan bahwa sebanyak 500 unit yang diserahkan pada Juni lalu merupakan kategori siap untuk dikerjakan dan sudah memiliki dana kerena pendataannya dilakukan sejak tahun lalu.

Sedangkan (T0) sebanyak 400 unit yang baru berikan hari ini lanjutnya, akan mulai di proses dari awal, pendataan, verifikasi sampai pencairannya.

"Bantuan berbentuk dana sebesar Rp15 juta untuk biaya pembelian bahan bangunan dan Rp2,5 juta ongkos kerja tersebut akan diberikan secara bertahan melalui rekening masing-masing. Dari total dana Rp17,5 juta tersebut hanya Rp.2,5 bisa di tarik tunai sedangkan sisanya itu tidak dapat ditarik melainkan hanya untuk pembayaran bahan bangunan," terang Harwan.
Pewarta :
Editor: Laode Masrafi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar