Pemprov Sulbar gelar sosialiasai "Idealis Proda"

id sulbar,biro hukum,sosialisasi idealis proda

Sosialisasi Idealis Proda Forum Assamalewuang Penataan Peraturan perundang-undangan yang digelar Biro Hukum Sekretariat Provinsi Sulbar, Selasa (13/6). (ANTARA Foto/HO/Biro Hukum Sekretariat Provinsi Sulbar)

Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Hukum menggelar sosialisasi identifikasi dan analisis produk hukum daerah (Idealis Proda), Selasa.

Sosialisasi Idealis Proda itu diikuti organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar serta 39 anggota sekretariat Forum Assamalewuang Penataan Peraturan perundang-undangan di daerah itu.

Kepala Biro Hukum Sekretariat Provinsi Sulbar Bujaeramy Hassan mengatakan, Idealis Proda itu bertujuan menguraikan atau memecahkan suatu produk hukum di daerah itu, apakah sudah sesuai perspektif HAM, tidak menghambat investasi, sudah berperspektif gender dan berdaya guna serta berhasil guna.

"Sehingga, Provinsi Sulbar dapat mencapai angka maksimal, yakni 5.00 dari penilaian reformasi birokrasi area penataan peraturan perundang-undangan," ujar Bujaeramy Hassan.

Karo Hukum Sekretariat Provinsi Sulbar itu menyampaikan bahwa Forum telah melakukan Idealis Proda terhadap produk hukum daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Provinsi Sulbar.

"Pada kesempatan ini saya sampaikan terima kasih kepada para Kepala OPD dan jajarannya yang memiliki komitmen tinggi untuk membantu dalam setiap tahapan rapat pelaksanaan Idealis Proda Forum Assamalewuang Penataan Peraturan perundang-undangan Provinsi Sulbar," terang Bujaeramy Hassan.

Sementara, Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Provinsi Sulbar Raodah dalam laporannya menyampaikan bahwa, sosialisasi itu digelar untuk memberikan pemahaman kepada seluruh perangkat daerah di lingkup pemerintah setempat tentang pentingnya melakukan analisis dan evaluasi terhadap materi produk hukum daerah untuk melihat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Tujuan lainnya, mendukung pencapaian reformasi pada area penataan paraturan perundang-undangan," ujar Raodah.
Pewarta :
Editor: Laode Masrafi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar